Izin Penggunaan Gedung untuk Acara Diskusi Anies Baswedan Dicabut Sepihak, Koalisi Perubahan Mulai Bertindak

AYOJAKARTA.COM – Dalam safari kebangsaan 8 Oktober 2023, salah satu agenda Anies Baswedan adalah menemui sejumlah aktivis Pro Demokrasi di kota Bandung.

Namun acara Anies Baswedan yang sedianya akan akan dilangsungkan di dalam Gedung Indonesia Menggugat atau GIM urung dilakukan, karena pintu masuk dikunci gembok.

Meski demikian, para aktivis Pro Demokrasi tetap melangsungkan diskusi bersama Anies Baswedan di halaman gedung dengan cara lesehan.

Baca Juga: Acara di GIM Bandung Diganggu, Pengamat Nilai Penghadangan Anies-Cak Imin Justru Memantik Simpati Publik

Akibat peristiwa tersebut, para aktivis yang tergabung Change Indonesia mempertanyakan alasan penutupan gedung kendati sudah mengantongi izin resmi.

Adanya pembatalan izin yang dilakukan UPTD Jawa Barat secara sepihak, memunculkan anggapan adanya usaha penjegalan kepada Anies.

Usai menggelar diskusi di halaman gedung GIM, acara ditutup dengan menyerahkan manifesto aktivis Change Indonesia.

Baca Juga: Kronologi Pembatalan Diskusi Bersama Anies Baswedan di GIM Bandung hingga Memilih Duduk Lesehan

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan aktivis, Anies mengingatkan pentingnya jaminan kebebasan menyampaikan pendapat.

“Kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini,” ungkap Anies di hadapan para aktivis.

Terkait dengan adanya anggapan upaya penjegalan, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memberi pernyataan.

Baca Juga: Menguak Alasan di Balik GIM Bandung Terkunci Rapat untuk Anies Baswedan, Benarkah Upaya Penjegalan?

Menurutnya, penutupan secara sepihak gedung GIM merupakan bentuk kepatuhan ASN terhadap peraturan yang mengharuskan bersikap non partisan.

“Aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama belum kampanye,” jelas Bey.

Lebih lanjut, Bey menambahkan upaya mengikuti aturan KPU tersebut menjadi alasan penutupan dan pencabutan izin.

Baca Juga: Masih dalam Pertimbangan, Kapan Cawapres Pendamping Prabowo Subianto Diumumkan?

Menyikapi penjelasan yang disampaikan Bey, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq menilai pernyataan tersebut tidak rasional dan hanya dibuat-buat.

Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa GIM merupakan tempat bersejarah dimana Presiden Soekarno menulis pledoi tentang Indonesia Menggugat.

“Saya sering banget menggunakan GIM itu sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk politik,” jelasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Angkat Bicara Soal Kasus Mentan SYL, Berimbas Turunnya Elektabilitas Pasangan AMIN?

Pernyataan Bey terkait alasan pencabutan izin GIM, Maman menambahkan menunjukkan kurangnya pemahaman Pemprov Jawa Barat terhadap sejarah.

“Keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah, termasuk kampus dijadikan tempat diskusi termasuk diskusi politik,” imbuhnya.

Selain itu Maman juga menyayangkan adanya perlakuan berbeda yang diberikan terhadap pimpinan partai lain terkait perizinan.

Baca Juga: Jawara Betawi Deklarasikan Dukung AMIN di Pilpres 2024, Anies Baswedan: Mari Kita Bersatu

Dengan adanya perbedaan perlakuan, hal tersebut menurut Maman merupakan bentuk lain dari perbuatan menyakiti esensi demokrasi.

Sementara, pencabutan izin secara sepihak terhadap capres Anies Baswedan, menurut Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khairul Umam perlu disikapi secara cermat.

Hal tersebut dinilai penting agar netralitas dan ketidak-berpihakan ASN benar-benar sesuai dengan aturan.

Baca Juga: Tak Kunjung Diputuskan, Anies Baswedan Sebut Timnas Pemenangan AMIN Bakal Diumumkan di Waktu ...

“Supaya polarisasi dan prasangka bisa dihindari,” jelasnya seperti dikutip Ayojakarta pada Selasa, 10 Oktober 2023 dari kanal Youtube Metro TV. ***