Jimly Asshiddiqie Sebut Ketua MK Anwar Usman Jadi Hakim yang Paling Banyak Dilaporkan

AYOJAKARTA.COM — Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Ketua MK Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan. Menyusul berikutnya Saldi Isra dan Arief Hidayat

Hal itu dia sampaikan setelah MKMK menerima 18 laporan dugaan pelanggaran hakim konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, Senin, 30 Oktober 2023.

Sebelumnya, Jimly menjelaskan sudah bertemu dengan sembilan hakim konstitusi dalam pertemuan tertutup yang digelar pada sore tadi.

Dalam pertemuan tersebut, Jimly dan hakim konstitusi membahas mekanisme dan jadwal sidang pemeriksaan para hakim yang juga akan digelar secara tertutup.

Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Ungkap Alasan MKMK Periksa 9 Hakim MK Secara Tertutup: Agar Tak Diguyo-guyo dan Jaga Hal Ini

"Jadi, sekarang sudah 18 laporan. Jadi, sudah nambah lagi ini dua hari ini. Dari 18 itu, ada enam isu.," jelas Jimly seperti dikutip dari Suara.com, Senin, 30 Oktober 2023.

Jimly juga menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan terhadap hakim konstitusi yang dilaporkan akan diselenggarakan satu per satu, dan Anwar akan diperiksa lebih banyak dibandingkan hakim lainnya.

"Kemungkinan khusus untuk ketua dua kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak," tambahnya.

Pembentukan MKMK dilakukan secara ad hoc oleh MK karena adanya sejumlah laporan terkait dengan putusan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mengonfirmasi menerima setidaknya tujuh laporan terkait putusan tersebut.

Baca Juga: Jelang Sidang Pelanggaran Etik MK, Pakar Politik Sarankan Koalisi Prabowo Segera Cari Pengganti Gibran

"Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Enny.

MKMK dibentuk sebagai lembaga yang akan memeriksa dan mengadili hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, sesuai dengan perintah undang-undang, khususnya pasal 27A.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim disampaikan oleh sejumlah pihak setelah MK mengabulkan gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa orang yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.***