AYOJAKARTA.COM - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan ikut merespons temuan transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah oleh PPATK beberapa waktu lalu.
Anies Baswedan menegaskan bahwa penemuan terkait dengan transaksi mencurigakan pada masa kampanye Pemilu 2024 ini harus diselidiki.
Menurutnya, jangan sampai kebebasan demokrasi di Indonesia tercoreng tindakan yang tak bertanggung jawab.
"Usut tuntas dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar seperti ini," tegas Anies Baswedan dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV, Selasa (19/12/2023).
Baca Juga: Kampanye di Wilayah Mayoritas Pendukung Prabowo Subianto, Anies Baswedan Tawarkan Perubahan!
Ia juga mengatakan bahwa dalam demokrasi memang akan menimbulkan biaya yang besar.
Namun harus dipastikan bahwa biaya yang digunakan adalah benar dan bukan merupakan tindak kejahatan.
"Dalam demokrasi kita tahu akan ada biaya dan harus menggunakan cara-cara yang benar," ujar Anies Baswedan.
Melihat besarnya indikasi transaksi mencurigakan dana kampanye tersebut, Anies Baswedan juga mengingatkan bahwa pihak KPU maupun aparat penegak hukum seharusnya bisa bersikap tegas dalam mengusut kasus ini.
"Jadi saya melihat perlu adanya sikap yang tegas dari KPU, aparat penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas," tegasnya lagi.
Baca Juga: Janji Wujudkan Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta, Anies Baswedan: Jangan Dibedakan Perlakuannya
Diberitakan sebelumnya bahwa PPATK menemukan adanya aliran dana atau transaksi mencurigakan dari dana kampanye Pemilu 2024.
Bahkan nilai dari transaksi mencurigakan itu tak main-main, jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Nilai tersebut dinilai sangat besar dan transaksi yang dilakukan di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang telah disediakan khusus.
Baca Juga: Prediksi Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran, Lembaga Survei Roy Morgan Jelaskan Alasannya
Dari temuan PPATK tersebut, transaksi janggal dana kampanye rupanya diduga bersumber dari aktivitas ilegal.
Di antaranya adalah sumber dana aktivitas tambang ilegal dan kegiatan yang diduga terkait tidak pidana.
Transaksi bernilai triliunan rupiah tersebut tersalur ke rekening para bendahara parpol yang tercatat mulai dari April hingga Oktober 2023.
Tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus pihak berwenang agar proses demokrasi di Pemilu 2024 tetap bersih dari tindakan kejahatan pihak yang tak bertanggung jawab.***
Share this article
Capres Anies Baswedan minta usut tuntas temuan transaksi mencurigakan senilai triliunan rupiah dari PPATK.