AYOJAKARTA.COM – Baru-baru ini pernyataan dari Presiden Jokowi soal presiden boleh turut serta untuk berkampanye serta memihak paslon capres cawapres tertentu menuai kritik tajam.
Banyak pihak yang menyebut jika Presiden Jokowi ikut kampanye di Pilpres 2024 ini sangatlah tidak etis.
Pasalnya, salah satu cawapres di Pilpres 2024 ini ada putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Baca Juga: Namanya Disebut Gibran 3 Kali, Tom Lembong: Senjata Makan Tuan dan 'Kebakaran' Besar
Atas dasar itulah, jika Presiden Jokowi ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon tentunya menimbulkan konflik kepentingan.
Pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye Pilpres serta memihak salah satu paslon tersebut disampaikan saat ddirinya berpidato di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (24/1/24).
Mulanya, Jokowi sedang menjawab pertanyaan dari wartawan soal Menteri yang juga menjadi bagian dari timses paslon capres dan cawapres.
Kemudian Jokowi menjawab jika ha tersebut merupakan hal politik masing-masing lalu berbicara tentang presiden pun juga boleh berkampanye serta memihak.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap Menteri sama saja” terang Jokowi.
“Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh,” lanjutnya.
Baca Juga: Syarat Kesehatan Mata di Masing-masing Sekolah Kedinasan 2024, Calon Taruna dan Taruni Harus Tahu!
Jokowi juga menegaskan jika yang terpenting tindakan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” jelas Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menerangkan, “Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, Menteri juga boleh.”
Sementara itu, saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye, Mahfud MD memberikan jawaban berikut.
“Ya nggak papa Presiden mengatakan begitu, silakan aja Anda mau ikut atau nggak,” kata Mahfud dikutip dari akun TikTok @infoseputarpresiden pada Kamis (25/1/24).
Lantas, saat ditanya sebenarnya aturannya bagaimana terkait sebenarnya apakah boleh seorang Presiden berkampanye dan memihak paslon tertentu, Mahfud MD mengatakan ini.
“Bertanyanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja,” jawabnya.
Selanjutnya ketika Mahfud MD ditanya apakah pernyataan Jokowi tersebut kemudian memperkeruh, Menkopolhukam tersebut justru menjawab dengan candaan.
“Nggak, kalau saya nggak keruh tuh malah sejuk di sini (sambil tertawa),” canda Mahfud.
Kemudian saat diminta menanggapi tentang sikap Presiden yang mempersilahkan dan menghargai jika dirinya ingin mengundurkan diri jabatan Menteri, Mahfud menjawab dengan santai.
“Itu memang tugas Presiden, menghargai,” kata Mahfud.
Mahfud MD juga mengaku belum ada rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas hal tersebut.
“Nantilah, nantilah,” ujarnya***
Share this article
menkopolhukam Mahfud MD ikut buka suara soal pernyataan Presiden Jokowi, presiden boleh kampanye dan memihak, begini...