AYOJAKARTA.COM - Calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, secara tegas meminta Mahfud MD segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Pernyataan tersebut didasari kekhawatiran Ganjar terhadap potensi terjadinya konflik kepentingan yang mungkin timbul karena Mahfud MD ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.
"Ini ketentuan yang ada ternyata pejabat publik tidak harus mundur. Nah, kalau tidak harus mundur ini ada risiko conflict of interest dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini menggunakan fasilitas negara," jelas Ganjar Pranowo dalam YouTube Karni Ilyas Club yang tayang Kamis, 25 Januari 2024.
Baca Juga: Bantah Tom Lembong Terkait Harga Nikel, Luhut Binsar Pandjaitan: Intelektualitas Anda Itu, Jadi Saya Ragukan
Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi saat seseorang berada dalam jabatan publik dan tergoda untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada demi kepentingan pribadi.
Ia menyoroti berita di TV One yang mengulas promosi seorang menteri terkait bantuan sosial tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas, menyatakan bahwa hal tersebut menciptakan ketidaktransparanan.
Dalam keterangannya, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa pejabat publik seharusnya menggunakan fasilitas negara dengan bijak, terutama dalam menyampaikan informasi terkait bantuan sosial.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya dilakukan Tim Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat yang lebih rendah, seperti di bawah koordinasi lurah atau camat.
Ganjar juga menyoroti kegiatan di mana sejumlah pejabat turun langsung untuk membagikan bantuan secara masif yang dianggapnya tak etis.
Ia berpendapat bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab tim yang berada di tingkat yang lebih bawah.
"Mereka menggunakan fasilitas itu, kan sebenarnya itu bisa disampaikan oleh PKH tim yang ada di bawah lurah camat. Tapi kan enggak ini, semua turun berbondong-bondong ramai-ramai membagi," lanjut Ganjar.
Dalam diskusi dengan Karni Ilyas, Ganjar Pranowo juga menjelaskan bahwa meski tak ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mundur, namun keputusan tersebut membawa risiko terjadinya konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan serta fasilitas negara.
Baca Juga: Soal Kontroversi Contekan dalam Debat Cawapres, Tom Lembong: Bagi Saya Itu Hal Biasa
Ganjar menyampaikan bahwa publik mungkin melihat adanya ketidakadilan jika kebijakan tersebut diterapkan dengan tidak adil.
Meski begitu, Ganjar Pranowo mengakui bahwa Mahfud MD telah merespons pernyataannya itu.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan mundurnya Mahfud MD dan apakah itu akan merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar menegaskan bahwa tak ada pihak yang akan dirugikan dalam hal tersebut.
Ganjar menekankan pentingnya edukasi publik mengenai etika dan moralitas pejabat publik serta menjaga agar penggunaan fasilitas negara tak melibatkan konflik kepentingan.
"Itulah faktanya, publik kita edukasi dan publik tahu itu," pungkas Ganjar.***
Share this article
Ternyata ini alasan Ganjar Pranowo minta Mahfud MD segera mundur dari jabatan sebagai Menkopolhukam.