Disebut Bakal Gantikan Posisi Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Prof Yusril Ihza Mahendra: Dari Dulu...

Prof Yusril Ihza Mahendra disebut bakal gantikan posisi Mahfud MD menjadi Menko Polhukam.
Prof Yusril Ihza Mahendra disebut bakal gantikan posisi Mahfud MD menjadi Menko Polhukam.

AYOJAKARTA.COM — Mahfud MD, cawapres nomor urut tiga sekaligus menjabat sebagai Menko Polhukam kini secara tegas menyatakan telah mengundurkan diri.

Mahfud MD memberikan surat permohonan undur diri dari Kabinet Jokowi pada Kamis, 1 Februari 2024.

Mundurnya Mahfud MD selaku Menko Polhukam banyak mengundang perhatian dari tokoh-tokoh penting di Indonesia.

Terlebih, jika melihat aturan saat ini pejabat terkait yang maju dalam pilpres 2024 tak perlu mengundurkan diri hanya mengajukan cuti saat berkampanye.

Menyikapi hal ini, banyak lapisan masyarakat bertanya-tanya siapakah selanjutnya yang akan menggantikan Mahfud MD menjadi Menko Polhukam?

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Keluarga Brigadir J Tak Percaya Ada Pembunuhan, Irma Hutabarat: Bohong, Itu Tak Masuk Akal!

Baru-baru ini, terdengar kabar Prof Yusril Ihza Mahendra, seorang akademisi sekaligus ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) disebut bakal gantikan posisi Mahfud MD.

Namun sebelum itu, ia memberikan pendapat bahwa sebenarnya Mahfud MD tak perlu mengundurkan diri dan menyinggung nama capres Prabowo Subianto yang juga bertugas menjadi Menteri Kabinet Jokowi.

"Jadi, Undang-undang kita sekarang Menteri dan lain-lain itu tidak mesti mundur jika ia menjadi calon Presiden," kata Prof Yusril Ihza Mahendra, dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Helmy Yahya Bicara pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurutnya, aturan saat ini tak mengharuskan menteri mundur dari jabatan yang di emban jika maju menjadi capres maupun cawapres.

"Sekarang ini, Menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak harus mundur, nah kalau dulu agak rumit semua harus mundur kecuali presiden dan wakil presiden," terangnya.

Baca Juga: Respons Mahfud MD, Usai Ahok Mundur Jadi Komisaris Utama Pertamina: Bagus, Tambah Teman

"Jadi dibolehkan asal minta cuti, nah itulah yang terjadi sekarang Pak Mahfud, Pak Prabowo sama-sama calon, kalau Pak Ganjar sudah habis jabatannya sebagai gubernur," imbuhnya.

Lebih jauh, Prof Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa jika pemilu 2024 terjadi dua putaran maka mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam akan sangat berarti.

Sebaliknya, jika hanya satu putaran tentu tak berarti apa-apa.

Ia bahkan juga menyinggung nama Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Jokowi.

"Kalau misalnya itu hanya terjadi satu putaran misalnya, tidak begitu banyak artinya kecuali misalnya ada putaran kedua lebih bermakna, jadi kita pulangkan ke pribadi masing-masing karena Undang-Undang membolehkan mereka tidak mundur, tidak mengharuskan, jadi kalau Pak Mahfud mundur, ya Pak Prabowo terserah beliau, bisa mundur, bisa saja tidak, karena memang tidak ada keharusan untuk itu," jelasnya.

Baca Juga: PARAH! Kebohongan Besar Mahfud MD Dibongkar Pengacara Brigadir J Martin Simanjuntak: Semacam Lupa Ingatan Berjilid-jilid...

Saat ditanya Helmy Yahya, bahwa ada rumor Prof Yusril Ihza Mahendra akan menggantikan posisi Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ia hanya mengatakan bahwa dari dulu rumornya memang begitu.

"Dari dulu rumor-rumornya begitu, saya berkali-kali saya nggak mau jawab, rumor-rumor seperti ini nggak jelas dari mana sumbernya, dan udah sering dirumorkan tapi nggak jadi-jadi," ucap Prof Yusril Ihza Mahendra.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memilih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pengganti Mahfud MD untuk mengemban jabatan Plt Menko Polhukam.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Menko Polhukam
# Yusril Ihza Mahendra
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.