Sebut Kualat, Cak Imin Nilai Banyak Bansos Bertebaran Jelang Pemilu 2024: Kampus Marah-Marah Semua...

Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.
Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.

AYOJAKARTA.COM — Cak Imin, cawapres nomor urut satu yang diusung dari Koalisi Perubahan, gencar melakukan kampanye ke berbagai daerah.

Di detik-detik terakhir kampanye, Cak Imin gelar acara Slepet Imin di Jember, Jawa Timur.

Dalam acara terbuka tersebut, banyak rakyat datang untuk memberikan pertanyaan khusus untuk Cak Imin.

Salah satu hal yang kini disoroti adalah terkait bantuan sosial (bansos).

Baru-baru ini, menjelang pelaksanaan pilpres atau pemilu 2024 bansos banyak beredar di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Mobil Rombongan AMIN Kecelakaan di Sumenep, Bagaimana Nasib Anies dan Cak Imin?

Bahkan yang saat ini menjadi viral dan kontoversi adalah salah satu bansos yang bernama Bantuan Presiden.

Sebelum komentar Cak Imin terkait bansos, Tere Liye, seorang penulis terkenal, terlebih dahulu mengomentari bansos yang beredar di kalangan masyarakat tersebut.

Menurut Tere Liye yang diunggah melalui Instagram pribadinya, penyebutan 'Bantuan Presiden' menjadi ambigu dan menyesatkan.

Sebab, tidak berbanding lurus dengan penyebutan utang. Di mana jika utang dinamakan sebagai 'utang negara' mengapa bansos tidak dinamakan dengan istilah 'bansos negara RI'.

Lebih jauh dari itu, Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.

Baca Juga: Ini Kronologi Iring-iringan Mobil Anies Baswedan-Cak Imin Tabrakan Beruntun saat Kampanye di Sumenep

"Saya kira begini, marahnya kampus-kampus itu salah satunya adalah cara pengelolaan bansos. Kalau mau lebih detail lagi dengarkan IGnya Bu Sri Mulyani yang membahas bansos. Sampai bu Sri Mulyani bilang rakyat harus tahu bansos itu uang dari mana, artinya uang dari Negara jangan di politisasi," kata Cak Imin, dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Refly Harun pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Cak Imin, bansos tak sepatutnya di politisasi karena berasal dari uang rakyat.

"Nah, kalau bansos di politisasi itu artinya sudah kebablasan. Karena bansos itu begini, bansos itu uang rakyat, yang digunakan untuk kepentingan rakyat dalam posisi darurat, ibaratkan bansos obat sakit kepala," terangnya.

Bahkan ia juga menyebut bahwa penentuan bansos tidak harus berdasar pada kalender politik.

"Kalender penentuan penerimaan bansos bukan pada kalender politik, jadi ada bansos keluar menjelang pemilu banyak-banyak kan itu berarti tidak sesuai dengan semangat dasar dari dibutuhkannya bansos," ucapnya.

Baca Juga: Heboh! Fahri Hamzah Sebut Anies-Cak Imin Akan Jadi Tersangka Usai Pilpres, Begini Respons Anies Baswedan

Ia kemudian menyatakan pendapatnya bahwa bansos sudah seharusnya dikeluarkan kapan pun saat rakyat membutuhkan.

"Kok bansos semakin merajalela di mana-mana oh berarti hari ini mendekati pemilu, padahal bansos itu kan harus dikeluarkan kapan pun rakyat butuh, catatannya begini saya tidak menolak bansos diterapkan tapi gunakan bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat jangan menumpangi bansos untuk kepentingan tertentu," jelasnya.

Cak Imin tak segan menyebut kata kualat terkait bansos yang saat ini beredar menjelang pilpres 2024.

"Uang rakyat kalau ditumpangi itu bisa kualat, kalau sudah kualat buktinya kampus bergerak marah-marah semua gara-gara lihat bansos dimainkan," tutur Cak Imin.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan presiden
# Pemilu 2024
# Cak Imin
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.