KPM PKH BPNT Bahagia! 2 Daerah Terima Pencairan Tahap 1 Bansos 200-950 Ribu Hari Ini, Rapel BLT Mitigasi Cair KKS?

Update pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 2024 di KKS dan PT Pos Indonesia
Update pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 2024 di KKS dan PT Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM - Bantuan Sosial PKH dan BPNT Tahap 1 terus dicairkan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di DTKS Kemensos RI dan dinyatakan layak sebagai penerima bantuan.

Bansos PKH tahun 2024 diberikan kepada 10 juta KPM sedangkan BPNT disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Baca Juga: Hore! BPNT Alokasi Februari Mulai Cair? Mohon Maaf Bukan BLT Mitigasi Rp600 Ribu yang Cair, tapi Bansos untuk KPM Kriteria Ini

Pencarian bansos PKH dan BPNT sudah memasuki tahapan pertama di tahun 2024 dengan periode salur berbeda tergantung agen pencairannya.

Jika dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri dan BSI khusus untuk wilayah Provinsi Aceh) maka periode salur PKH Tahap 1 adalah bulan Januari-Februari 2024.

Jika dicairkan melalui PT Pos Indonesia maka periode salur PKH Tahap 1 adalah bulan Januari-Maret 2024.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH FIX Cair Bansos Rp 400 Ribu Mulai Hari Ini, Cek Daftar Wilayah yang Dibagikan dan Tanggal Penyalurannya!

Sedangkan untuk bansos BPNT 2024, periode penyaluran Tahap 1 yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia maupun KKS adalah sama yaitu bulan Januari.

Untuk nominal pencairan bansos PKH Tahap 1 tahun 2024 ini dibagi menurut komponen pencairan, sebagai berikut:

1. Komponen anak SD Sederajat
- Pencairan KKS : Rp150 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp225 ribu

2. Komponen anak SMP Sederajat
- Pencairan KKS: Rp225 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp375 ribu

Baca Juga: HORE! Sebanyak 13.414 KPM Cair Bansos PKH BPNT Tahap 1 Hari Ini 19 Februari 2024, Daerah Mana Saja?

3. Komponen anak SMA/SMK Sederajat
- Pencairan KKS: Rp334 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp500 ribu

4. Komponen Lansia 60 tahun ke atas
- Pencairan KKS: Rp400 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp600ribu

5. Komponen Penyandang disabilitas berat
- Pencairan KKS: Rp400 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp600 ribu

6. Ibu Hamil
- Pencairan KKS: Rp500 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp750 ribu

Baca Juga: HORE! 13.414 KPM Bansos PKH dan BPNT Bahagia, Bansos Cair Double di Daerah Ini Lewat Pos Indonesia!

7. Anak Usia Dini (0-6 tahun)
- Pencairan KKS: Rp500 ribu
- Pencairan PT Pos Indonesia: Rp750 ribu

Sedangkan untuk pencairan bansos BPNT Tahap 1, nominal yang diterima KPM baik BPNT murni maupun KPM PKH+BPNT sebesar Rp200 ribu baik yang dicairkan melalui KKS maupun PT Pos Indonesia.

Dilansir AyoJakarta.com melalui unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos (19/2/24), terpantau ada dua daerah yang menerima pencairan kembali dana bansos PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2024 melalui PT Pos Indonesia

Seperti contohnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebelumnya di tanggal 17 Februari 2024 ada 32.953 KPM menerima bansos PKH dan BPNT Tahap 1.

Rinciannya sebagai berikut:

- Kecamatan Kalibaru: 5.515 KPM
- Kecamatan Kalipuro: 6.419 KPM
- Kecamatan Genteng: 6.429 KPM
- Kecamatan Purwoharjo: 4.655 KPM
- Kecamatan Songgon: 6.027 KPM
- Kecamatan Sempu: 3.908 KPM

Baca Juga: ALHAMDULILLAH Undangan Pengambilan Bansos Beras 10 Kg, BPNT, dan PKH Sudah Dibagikan, Segera Kunjungi Kantor Pos Indonesia Terdekat!

Untuk di hari Senin, 19 Februari 2024 juga ada pencairan kembali di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih dari 13 ribu KPM PKH dan BPNT.

Selain di wilayah Kabupaten Banyuwangi, di Kabupaten Cirebon juga sudah menerima pencairan bansos PKH dan BPNT Tahap 1.

Ada beberapa KPM yang memposting telah menerima bansos PKH dan BPNT Tahap 1 melalui kantor pos dan titik komunitas baik di kantor kelurahan atau desa.

Untuk KPM BPNT murni menerima bansos sebesar Rp 200 ribu sedangkan KPM PKH menerima nominal bansos yang lebih bervariasi.

KPM ada yang menerima Rp600 ribu berarti memiliki komponen lansia 60 tahun ke atas satu orang atau penyandang disabilitas berat satu orang.

Ada juga KPM PKH+BPNT yang menerima uang tunai Rp950 ribu berarti memiliki komponen ibu hamil atau anak usia dini masing-masing satu orang sebesar Rp750 ribu dan pencairan bansos BPNT Tahap 1 Januari sebesar Rp200 ribu.

Pencairan PKH dan BPNT ini juga memberikan fasilitas pengantaran bansos kepada KPM yang berhalangan untuk mengambil bantuan misalnya lansia dengan sakit menahun dan penyandang disabilitas berat melalui transporter PT Pos Indonesia.

Selain pencairan di PT Pos Indonesia, KPM PKH murni, BPNT murni, dan PKH+BPNT yang pencairan bantuan melalui KKS juga banyak mendapatkan saldo masuk bansos PKH dan BPNT Tahap 1.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Bansos Tahap 2 Cair Serentak Rp800 Ribu, Penerima Ada 8182 KPM, Benarkah BPNT dan PKH?

Nominal yang diterima bervariasi mulai dari Rp150 ribu hingga Rp500 ribu dan besaran yang diterima akan semakin tinggi apabila komponen yang dimiliki oleh KPM juga banyak (maksimal empat komponen untuk masing-masing KPM).

Apakah pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 ini akan dicairkan bersama dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan?

Informasi terkait kapan pencairan BLT dengan nominal Rp600 ribu ini belum diketahui secara pasti.

Akan tetapi Pemerintah sudah memberikan sinyal positif terkait dengan estimasi pencairan BLT Mitigasi akan disalurkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2024.

Baca Juga: Banjir Bansos! Bantuan Sosial Cair Double Lagi Hari Ini, Bagaimana Soal BLT Mitigasi Risiko Pangan?

Oleh karena itu, bagi KPM PKH murni, BPNT murni dan PKH + BPNT sudah dinyatakan sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT yang cair KKS tetapi belum menerima saldo bantuan maka dapat sesekali mengecek KKS bank Himbara Anda.

Jika sudah ada dana masuk melalui KKS maka segera transaksikan tarik tunaikan bisa melalui mesin ATM bank terdekat atau agen bank Himbara terkait.

Sedangkan Anda menerima pencairan bansos melalui PT Pos Indonesia maka dapat menunggu undangan resmi barcode pengambilan bantuan karena masih dilakukan secara bertahap.

Untuk mengambil dana pencairan bansos di kantor pos atau titik komunitas yang ditentukan maka jangan lupa untuk membawa undangan pencairan PT Pos Indonesia resmi barcode, KTP-el asli dan fotokopi KK.

Bagi KPM yang ingin mengetahui daftar penerima dan status pencairan bansos PKH dan BPNT Tahap 1 dapat memantau melalui laman Cek Bansos Kemensos RI yaitu https://cekbansos.kemensos.go.id.

Bisa juga bertanya kepada pendamping PKH atau operator desa terkait update daftar penerima dan status pencairan di SIKS-NG***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pos Indonesia
# KPM
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.