Ganjar Pranowo Usulkan Hak Angket, Mahfud Md: Itu Bukan Urusan Paslon, Itu Urusan Partai

AYOJAKARTA.COM – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, memberikan respon terkait hak angket DPR yang sebelumnya diusulkan oleh Ganjar Pranowo dan didukung oleh Anies Baswedan.

Mahfud menyampaikan bahwa terkait hak angket kecurangan pemilu 2024, merupakan urusan partai politik, bukan pasangan calon (paslon).

"Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai," ucap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis, 22 Februari 2024. 

Mahfud enggan mengomentari lebih lanjut terkait hak angket, menurutnya tidak ada keharusan bagi partai untuk melakukan koordinasi hak angket dengan paslon.

Baca Juga: Soroti Salah Input Penghitungan Suara di Aplikasi Sirekap, Mahfud MD Minta Segera Diaudit: Kok Bisa Amburadul Itu?

"Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR," ujar Mahfud.

Dirinya enggan ikut campur perihal hak angket, dan menyerahkan masalah ini sepenuhnya pada partai politik.

"DPR itu nanti kan partai-partai yang akan, saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga, saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu," tuturnya.

Untuk menggunakan hak angket menurut Mahfud tidak memerlukan dukungan darinya, karena akan percuma apabila didukung namun DPR tidak berkehendak.

"Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR ndak mau," jelas Mahfud.

Baca Juga: Penghitungan Suara Pemilu 2024 Amburadul, Mahfud MD Minta Aplikasi Sirekap Diaudit

Sebelumnya, rencana perihal penggunaan hak angket ini disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. 

Ganjar juga mengajak partai koalisi Anies-Muhaimin untuk di DPR menggulirkan hak angket atau interpelasi ke DPR.

Partai yang tergabung dalam koalisi Ganjar adalah PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, sedangkan partai koalisi AMIN, yaitu NasDem, PKS dan PKB. 

Ganjar mengatakan bahwa dirinya sudah mengusulkan hal ini ke partai pendukungnya, namun ia harus memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ucap Ganjar, Senin, 19 Februari 2024.***