Beras Perkilo Tembus Rp16 Ribu, Bansos MRP Tahap 2 Februari 2024 Akhirnya Cair Lewat Pos, Termasuk BLT 600 Ribu?

Bansos pemerintah MRP (Mitigasi Risiko Pangan) tahun 2024 sekarang menjadi bantuan sosial paling ditunggu pencariannya.
Bansos pemerintah MRP (Mitigasi Risiko Pangan) tahun 2024 sekarang menjadi bantuan sosial paling ditunggu pencariannya.

AYOJAKARTA.COM — Bansos pemerintah MRP (Mitigasi Risiko Pangan) tahun 2024 sekarang menjadi bantuan sosial paling ditunggu pencariannya.

MRP Mitigasi Risiko Pangan 2024 menjadi bantuan sosial tambahan selain bansos reguler seperti PKH dan BPNT.

Bansos MRP disalurkan dalam bentuk barang dengan agen penyalur adalah PT Pos Indonesia atau bertempat di titik komunitas yang telah ditentukan.

Update terbaru sampai 23 Februari 2024, pemerintah terus mencairkan dan menyalurkan bansos baik bantuan berupa uang dan maupun bahan pokok pangan.

Selain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 mulai akhir Januari 2024, pemerintah juga akan mencairkan bansos tambahan untuk periode salur Januari-Maret.

Baca Juga: Kabar Buruk, Satu Jenis Bansos Kemungkinan Akan Dihentikan Setelah Juni Karena Faktor Ini

Bansos tambahan tersebut terdiri bansos Mitigasi Kerawanan Pangan berupa beras 10 kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan berupa dana bantuan Rp600 ribu.

Sebagai informasi, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan bansos tambahan Kemensos yang disalurkan kepada 18,8 juta KPM di untuk kuartal pertama tahun 2024.

Sedangkan, bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg dikelola oleh Bapanas dan Perum Bulog yang disalurkan kepada 22 juta KPM

Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan dicairkan saat memasuki Ramadhan di bulan Maret 2024 seperti penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto.

Sedangkan untuk akhir bulan Februari ini, pemerintah sudah resmi menyalurkan bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg tahap 2 kepada KPM yang terdata di desil P3KE Kemenko PMK.

Baca Juga: SP2D Bansos PKH dan BPNT Golongan Ini Sudah Terbit! Segera Cairkan lewat Pos Indonesia sebelum 25 Februari 2024

Mengingat, dampak buruk sangat dirasakan pasca Fenomena El Nino, sehingga mengubah masa tanam komoditas pangan dan waktu panen serta sehingga banyak lahan pertanian uang gagal panen.

Selain itu, lonjakan harga pangan di pasaran yang kian signifikan misalnya harga beras per kilogram mencapai Rp16 ribu, membuat sebagian besar masyarakat kurang mampu mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan pangan.

Oleh karena itu, Kemensos berkoordinasi dengan Bapanas dan Perum Bulog kembali menyalurkan bansos mitigasi kerawanan pangan, bukan dalam bentuk uang tunai senilai Rp600 ribu seperti BLT Mitigasi, melainkan berupa bantuan beras 10 kg.

Dilansir AyoJakarta.com melalui unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos (23/2/24), program bantuan Mitigasi Kerawanan Pangan berupa Cadangan Beras Pangan 10 kg untuk tahap 2 di bulan Februari 2024 sudah disalurkan di beberapa daerah.

Seperti contohnya di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Desa Panisihan, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap telah menyalurkan bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10kg alokasi bulan Februari 2024 pada Rabu,21 Februari 2024.

Baca Juga: UPDATE SIKS-NG Bansos Cair Dirapel jadi Rp800 Ribu BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bansos BPNT Tahap 2 Sudah SP2D?

Bertempat di halaman Balai Desa Panisihan, tercatat ada 309 KPM (Keluarga Penerimaan Manfaat) yang menerima bantuan ini.

MRP berupa CBP 10 kg ini dibagikan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor pos atau titik komunitas (kantor kelurahan atau balai desa).

Mekanisme penyalurannya dari pihak transporter PT Pos Indonesia mengambil CBP 10 kg di Gudang Bulog wilayah setempat, kemudian pihak transporter akan membagikan kepada KPM baik di kantor pos maupun titik komunitas di daerah domisili masing-masing.

Jika penerima bansos MRP berhalangan hadir karena sudah lansia dengan penyakit menahun atau penyandang disabilitas berat, pihak transporter PT Pos Indonesia akan mengantarkan bantuan langsung berupa CBP 10 kg ke alamat rumah domisili masing-masing.

Oleh karena itu, bagi KPM yang tercatat dalam data P3KE (Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK yang belum menerima undangan penyaluran bansos MRP berupa CBP 10 kg, harap bersabar karena masih dilakukan secara bertahap.

Jika sudah menerima undangan PT Pos Indonesia resmi barcode, bisa segera mengambil bansos MRP berupa cadangan beras pemerintah 10 kg, dengan membawa undangan resmi pos, KTP asli dan Kartu Keluarga. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# mitigasi risiko pangan
# Beras
# Bansos

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.