Rapat Kabinet Presiden Jokowi Malah Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Mahfud MD: Antisipasi Kalau…

AYOJAKARTA.COM -- Rapat Kabinet Presiden Jokowi telah berlangsung. Beberapa menteri menghadiri rapat tersebut.

Menariknya, dalam Rapat Kabinet Presiden Jokowi untuk APBN 2025 itu ternyata membahas tentang makan siang gratis dari program Prabowo-Gibran.

Banyak tokoh yang berkomentar terkait hal ini. Salah satunya Mahfud MD sebagai mantan Menkopolhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 di pemilu 2024.

Baca Juga: Berbanding Terbalik dengan Ganjar Pranowo, Begini Respon Tak Terduga Mahfud MD Soal Pengajuan Hak Angket

Mahfud MD memberikan komentarnya tentang rapat kabinet Presiden Jokowi yang membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Sedianya, Mahfud MD memberikan tanggapan positif tentang maksud Presiden Jokowi tersebut. Meskipun Prabowo-Gibran belum secara resmi menang pemilu 2024 lantaran penghitungan suara versi KPU masih berlangsung.

Namun di luar itu, Mahfud MD menilai pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran di rapat kabinet sebagai antisipasi.

Baca Juga: Mahfud MD Respon Pernyataan Terkait Hak Angket Tidak Bisa Untuk Pemilu: Siapa Bilang Tidak Cocok?

“Mungkin antisipasi kalau nanti diputuskan menang,” ujar Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com dari Instagram @metrotv.

Mahfud MD juga mengatakan kalau pembahasan program makan siang gratis sebagai pengenalan bagi para menteri yang ada dalam Rapat Kabinet Presiden Jokowi.

“Ini programnya, mungkin saja itu terjadi,” lanjutnya dalam tayangan yang diunggah akun @metrotv.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengatakan tidak menjadi persoalan jika Presiden Jokowi membahas program makan siang Prabowo-Gibran dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Ditanya Soal Hak Angket, Mahfud MD: Saya Dukung Juga Gak Ada Gunanya

“Kan tidak apa-apa juga, seumpama diputuskan tidak ya mungkin programnya lain. Ya itu aja kalau saya kan tidak apa-apa,” ujarnya.

Namun soal anggaran APBN 2025 yang nantinya akan dimasukkan program makan siang gratis Prabowo-Gibran, Mahfud MD menilai kurang tepat.

“Masa mau protes di sidang kabinet. APBN 2025 ya mestinya kurang tepat karena nanti kan ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan pemerintahan baru,” jelasnya.***