Rekrutmen CPNS 2024 Diundur Lagi? Cek Jadwal Pendaftaran hingga Seleksi SKD Lengkap Rincian Formasi Terbaru

Timeline Jadwal Rekrutmen CPNS 2024 Lengkap Kebutuhan Formasi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat.
Timeline Jadwal Rekrutmen CPNS 2024 Lengkap Kebutuhan Formasi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat.

AYOJAKARTA.COM - Pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024 di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat sudah resmi diumumkan.

Pengumuman disampaikan resmi oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas yang menjelaskan bahwa pendaftaran rekrutmen CPNS 2024 akan mulai dibuka di bulan Juni.

Akan tetapi hingga memasuki minggu kedua di bulan Juni, pengumuman terkait jadwal rekrutmen CPNS 2024 belum diketahui secara pasti.

Baca Juga: Keutamaan Puasa Arafah Jelang Hari Raya Idul Adha, Jangan sampai Terlewat!

Hal ini disebabkan oleh belum dirilisnya semua kebutuhan formasi di beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat hingga hari ini, Selasa, 11 Juni 2024.

Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan total formasi yang telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara.

Total ada 1.289.824 formasi CASN yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024.

Khusus untuk penempatan di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat tercatat ada 427.650 formasi CASN.

Dari kebutuhan formasi CASN di tingkat pusat, ada 130.414 formasi yang dialokasikan untuk rekrutmen CPNS 2024.

Hingga saat ini, total 90.081 formasi yang telah dirilis oleh 13 Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat sehingga masih ada 40.333 formasi yang belum diumumkan.

Baca Juga: Rutin Dipakai Tapi Jarang yang Tahu, Ini Fungsi Lain KKS Merah Putih yang Wajib Diketahui KPM Bansos

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @siapjadiasn, pada hari Selasa (11/6/24), Berikut rincian kuota kebutuhan CPNS 2024 di masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat.

1. Kementerian Sosial: 266 formasi

- CPNS Tenaga Teknis: 125 formasi
- CPNS Tenaga Kesehatan: 141 formasi

2. Kementerian Perhubungan: 1.391 formasi

- CPNS Tenaga Teknis: 1.385 formasi
- CPNS Tenaga Kesehatan: 6 formasi

3. Kementerian Kesehatan: 8.607 formasi

4. Kementerian Agama: 20.772 formasi

5. Kementerian PUPR: 6.388 formasi

- CPNS Tenaga Teknis: 6.385 formasi
- CPNS Tenaga Kesehatan: 3 formasi

6. Kemendikbud Ristek: 15.462 formasi

7. Bawaslu: 1.984 formasi

8. Mahkamah Agung: 4.949 formasi

9. Kejaksaan Agung: 9.694 formasi

10. Lembaga Administrasi Negara: 114 formasi

11. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 781 formasi

12. Kementerian Pertahanan: 18.284 formasi

13. Badan SAR Nasional: 1.389 formasi

Baca Juga: H-2 Penutupan Pendaftaran Sekdin! Ini Dia TOP 10 Sekolah Kedinasan dengan Pendaftar Terbanyak, Nomor 1 IPDN

Untuk sasaran rekrutmen CPNS tahun 2024, KemenPAN RB tetap memprioritaskan lulusan SMA, SMK Sederajat hingga S1 terutama fresh graduate.

Formasi yang akan dibuka untuk rekrutmen CPNS 2024 juga masih terfokus untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis (talenta digital dan jabatan teknis lainnya).

Lalu kapan pendaftaran CPNS tahun 2024?

Awalnya Menteri PAN RB telah menginformasikan bahwa proses rekrutmen CPNS 2024 akan dilaksanakan di bulan Juni.

Akan tetapi ada perubahan rencana pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024.

"Targetnya nanti bulan Juli, mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen, formasi fix nya kira kira Juni", kata Abdullah Azwar Anas dalam acara Podcast yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, dikutip AyoJakarta.com pada hari Selasa, 11 Juli 2024.

Lalu bagaimana prediksi jadwal rangkaian pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024?

Sebagai informasi, KemenPAN RB telah menerima naskah soal untuk seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 pada tanggal 4 Juni 2024.

Jadi bisa diestimasikan berdasarkan jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun sebelumnya di mana proses pendaftaran dimulai setelah 40 hari naskah soal seleksi diterima oleh KemenPAN RB, maka proses rekrutmen akan dimulai tanggal 15 Juli 2024.

Baca Juga: Selamat! 2.426 Peserta SNBT 2024 UNPAD Dipastikan Lulus, Cek 10 Prodi S1 Peminat Tertinggi Lengkap Beserta UKT Terbaru

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @aymangayu pada hari Selasa, 11 Juni 2024, prediksi timeline jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024 sebagai berikut;

- Pengumuman Seleksi: 15-29 Juli 2024

- Pendaftaran Seleksi Online Via SSCASN BKN: 16 Juli-5 Agustus 2024

- Seleksi Administrasi (verifikasi berkas lamaran online): 16 Juli-11 Agustus 2024

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 12-13 Agustus 2024

- Masa Sanggah: 14-16 Agustus 2024

- Jawab Sanggah: 14-22 Agustus 2024

- Pengumuman Pasca Sanggah: 23 Agustus 2024

- Penarikan data final: 24-31 Agustus 2024

- Penjadwalan SKD CPNS: 1-4 September 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS: 9 September-19 Oktober 2024

- Pengumuman Hasil SKD CPNS: 1-2 November 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS 2024
# Formasi
# Jadwal
# SKD
# pendaftaran

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.