Mahfud MD Sebut KPK Sedang Gamang karena Tak Kunjung Periksa Kaesang soal Penggunaan Jet Pribadi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.

AYOJAKARTA.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut kepergok bepergian ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono.

Mahfud menyebut bahwa penggunaan jet pribadi tersebut seharusnya dapat segera dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun Kaesang bukan merupakan pejabat negara.

Namun, Mahfud menekankan bahwa status Kaesang sebagai anak dari Presiden Republik Indonesia harus menjadi pertimbangan penting.

Mahfud menduga KPK berada dalam kondisi gamang dan seakan-akan mengulur waktu dalam mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang.

Baca Juga: Pukat UGM Tantang KPK Segera Periksa Kaesang, Beranikah Lembaga Antirasuah ini Periksa Anak Presiden

"Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Bicara sekarang tinggal Pak Alex itu, terus terang terbuka. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir-melipir. Kami tidak berhak memeriksalah, nggak bisa apalah. Harusnya ditegaskan, 'kami panggil'," kata Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV pada Rabu, 4 September 2024.

Mahfud menilai bahwa saat ini KPK seolah-olah sedang "buying time" atau menunda-nunda tindakan lebih lanjut.

Ia juga menyebut bahwa yang berani berbicara terkait kasus ini hanya tinggal sedikit, sementara beberapa tokoh lainnya tampak jarang muncul memberikan pernyataan.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebelumnya telah memastikan bahwa lembaganya sudah menjadwalkan klarifikasi terhadap Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut.

Nawawi menyatakan bahwa Kaesang tidak bisa dipandang sebagai individu biasa, mengingat publik sudah memahami peran dan posisinya sebagai putra presiden.

Baca Juga: Diminta Klarifikasi Terkait Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi, Ini Jawaban Ketua KPK Saat Ditanya Keberadaan Kaesang Pangarep

Ia juga menyebut bahwa Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat telah diperintahkan untuk menangani kasus ini, serta menunggu jawaban dari Direktorat LHKPN terkait pihak-pihak yang akan dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut.

Kaesang dan Erina disorot publik setelah unggahan media sosial memperlihatkan gaya hidup mewah selama perjalanan ke Amerika Serikat.

Netizen ramai memperbincangkan pasangan muda ini, terutama setelah dugaan penggunaan jet pribadi mewah untuk perjalanan mereka mengemuka.

Pesawat pribadi yang diduga digunakan oleh Kaesang dan Erina adalah Gulfstream G650, sebuah jet kelas atas dengan biaya sewa yang diperkirakan mencapai Rp8,6 miliar.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan data penerbangan pesawat yang cocok dengan waktu keberadaan mereka di AS, memunculkan spekulasi di kalangan netizen dan publik.

Baca Juga: Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Sebut Penggunaan Jet Pribadi Kaesang Jangan-jangan Soal Suap Menyuap

Kasus ini telah menarik perhatian publik, yang menantikan bagaimana KPK akan bertindak dalam menegakkan prinsip transparansi dan keadilan tanpa memandang status atau hubungan personal dengan pejabat negara.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kaesang Pangarep
# Mahfud MD
# KPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.