Sebelum Terlanjur Kirim Berkas! Inilah 4 Golongan Pelamar Formasi PPPK yang Termasuk Dalam Kategori Prioritas

Ikustrasi. CPNS dan PPPL
Ikustrasi. CPNS dan PPPL

AYOJAKARTA.COM - Usai resmi dibuka perdana pada 1 Oktober 2024 lalu, hal penting berikutnya yang perlu dilakukan oleh pelamar CPNS formasi PPPK adalah memilih formasi.

Pendaftaran CPNS formasi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selain harus sesuai dengan ketentuan seleksi juga wajib mempertimbangkan aspek ketersediaan.

Sebab dalam proses seleksi CPNS 2024 untuk formasi PPPK, berlaku sejumlah persyaratan baku yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Dikutip dari kanal YouTube Catatan ASN, adapun tahapan pendaftaran seleksi PPPK setelah pelamar menentukan formasi adalah dengan melakukan pembuatan akun di situs resmi SSCASN BKN.

Baca Juga: PKH dan BPNT September-Oktober 2024 Positif Cair di 2 Bank, Kapan Giliran BNI dan BSI?

Tahapan berikutnya usai pendaftaran akun selesai dilakukan adalah dengan memilih formasi dan mengunggah dokumen sebagai kelengkapan persyaratan.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi, akan diikutsertakan dalam seleksi kompetensi untuk memperoleh Nomor Induk PPPK.

Mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan.

Berdasarkan pada peraturan tersebut, kelulusan peserta PPPK juga turut dipengaruhi oleh beberapa hal yang menyangkut pelamar prioritas serta perangkingan.

Baca Juga: 6 Ketentuan Pas Foto PPPK 2024, Wajib Tahu Nih agar Lolos Administrasi!

Adapun yang menempati urutan pertama pelamar dengan kategori prioritas untuk pendaftaran CPNS formasi PPPK adalah Guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.

Prioritas selanjutnya adalah Eks Tenaga Honorer yang termasuk dalam kategori THK II, serta terdaftar dalam database BKN.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2010, THK II merupakan pegawai yang sumber pendapatannya bukan berasal dari APBN maupun APBD.

Kriteria pelamar yang juga termasuk dalam kategori prioritas adalah Tenaga Non ASN yang terdata dalam database BKN.

Sedangkan pelamar yang termasuk dalam kategori prioritas keempat adalah Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah, termasuk para lulusan PPG di daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap pelamar CPNS untuk formasi PPPK 2024 akan ditentukan sesuai dengan urutan kategori prioritas.

Karena itu, penting bagi setiap pelamar PPPK untuk terlebih dahulu mengetahui ketersediaan kuota dari suatu formasi yang disediakan oleh instansi.

Untuk mengetahui ketersediaan kuota yang akan dilamar, agar tidak bersaing ketat dengan pendaftar prioritas adalah dengan mencari informasi melalui situs resmi SSCASN BKN.

Baca Juga: Hore! PKH September-Oktober 2024 Sudah Cair di Bank Ini, KPM Segera Cek Saldo Secara Berkala

Adapun tahapan yang perlu dilakukan oleh calon pelamar PPPK setelah berada di beranda situs adalah dengan mencari Menu Jumlah Lulus Verifikasi.

Sedangkan untuk Menu Jumlah Lulus Verifikasi terdapat pada bagian paling kanan pada Menu Daftar Formasi.  ***

 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# formasi
# PPPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.