AYOJAKARTA.COM - Di tengah suasana malam yang kian larut di depan Istana Negara, koordinator wilayah BMSI (Badan Mahasiswa Seluruh Indonesia) untuk wilayah Jabodetabek, Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta mengungkapkan kekecewaannya.
Sabit Syahidan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang belum memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi mereka.
Berbicara dengan nada tegas namun terukur, Sabit Syahidan menegaskan bahwa sejak dimulainya aksi pada sore hari, tidak ada satupun perwakilan dari istana maupun pemerintah yang menemui para demonstran untuk berdialog.
Kondisi ini membuat massa aksi semakin kukuh dengan keputusan mereka untuk bertahan di lokasi, meskipun malam semakin larut dan tekanan dari berbagai pihak terus menguat.
Baca Juga: iPhone 16 Benarkah Tahun 2025 Masuk Indonesia? Intip Harganya di Sini
Dalam pernyataan yang disampaikan dengan sistematis, BMSI menguraikan tiga tuntutan konkret yang menjadi inti dari aksi mereka, sebagai berikut yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (28/12/2024):
1. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
2. Menyoroti praktik yang mereka sebut sebagai "pemerasan rakyat" melalui berbagai kebijakan fiskal yang memberatkan, dengan menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Berfokus pada aspek pengelolaan keuangan negara, di mana mereka mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Reseller Apple Bocorkan Harga iPhone 16 Series di Indonesia dan Tanggal Rilisnya
Meskipun menghadapi himbauan dari pihak kepolisian untuk membubarkan diri dan melanjutkan aksi di hari berikutnya, massa aksi menunjukkan keteguhan pendirian yang luar biasa.
Para demonstran, yang sebagian besar adalah mahasiswa, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak tawaran untuk menunda aksi ke hari berikutnya.
Mereka berkomitmen untuk tetap bertahan di lokasi, bahkan jika harus menghadapi tindakan represif.
Tekad ini didasari oleh keyakinan bahwa momentum saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan konkret, bukan sekadar janji-janji yang ditunda.
Kekhawatiran mahasiswa terhadap dampak kenaikan PPN 12% didasarkan pada analisis mendalam tentang efek domino yang akan terjadi di masyarakat.
Kenaikan 1% yang tampak kecil secara nominal dinilai akan berdampak sistematik terhadap seluruh rantai ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi.
BMSI menekankan bahwa dampak terberat akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah yang sudah berjuang dengan berbagai tekanan ekonomi.
Lebih jauh lagi, aksi ini juga menjadi semacam ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik.
Baca Juga: Otentikasi Pensiunan PNS Wajib Pakai Aplikasi Andal by Taspen Per Januari 2025, Sudah Tahu Caranya?
Hal ini guna untuk membuktikan apakah janji-janji kampanye tentang keberpihakan kepada rakyat akan benar-benar direalisasikan atau hanya menjadi retorika politik semata.
Para demonstran menegaskan akan terus memantau dan menuntut realisasi komitmen tersebut.***
Share this article
BMSI menguraikan tiga tuntutan konkret yang menjadi inti dari aksi mereka melakukan demo dan kritik pemerintah.