Buntut Joko Widodo Dianggap Penuhi Syarat Menjadi Nabi oleh Kader PSI, Pernyataan Cak Nun Soal Firaun Diungkit Kembali

Buntut Joko Widodo Dianggap Penuhi Syarat Menjadi Nabi oleh Kader PSI, Pernyataan Cak Nun Soal Firaun Diungkit Kembali
Buntut Joko Widodo Dianggap Penuhi Syarat Menjadi Nabi oleh Kader PSI, Pernyataan Cak Nun Soal Firaun Diungkit Kembali

AYOJAKARTA.COM – Sempat dilirik untuk menduduki jabatan Ketua Umum PPP, Presiden Ketujuh RI Joko Widodo justru mengaku lebih tertarik untuk berlabuh ke PSI.

Joko Widodo menyebut alasannya lebih condong merapat ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dibanding ke PPP, adalah karena banyaknya jumlah kontestan.

Karena itu secara tegas Joko Widodo menganggap namanya yang masuk dalam bursa calon Ketum PPP tidak akan ditanggapi secara mendalam, sehingga lebih memilih PSI.

Baca Juga: Pekan Olahraga Mahasiswa 2025 Siap Diselenggarakan Pemprov Jakarta, Catat Ini Tanggal Pelaksanaan dan Syaratnya

“Saya kira banyak calon-calon Ketua Umum yang jauh lebih baik, punya kapasitas dan kapabilitas dan kompetensi, saya di PSI saja,” ujarnya dikutip Ayojakarta dari YouTube Official iNews.

Memantapkan diri bergabung ke partai tempat Kaesang bernaung, nama Jokowi kembali menjadi sorotan usai salah satu kader PSI menjulukinya pantas menjadi Nabi.

Lewat unggahannya di platform X, Dedy Nur Palaka yang menjabat Biro Ideologi dan Kaderisasi menulis bahwa sosok Jokowi sudah memenuhi syarat untuk jadi nabi.

“Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu rakyat,”

Baca Juga: Terbongkar! Ini Profil Fahrur Rozi, Komisaris PT Gag Nikel yang Juga Petinggi PBNU

Karena dianggap cukup kontroversial, unggahan Dedy tersebut sontak menuai banyak kecaman dari para pengguna di platform X.

Menurut Buni Yani tokoh yang mengaku sebagai korban pidana kriminalisasi saat masih Jokowi menjabat Presiden, julukan tersebut sangat tidak pantas.

Melalui akun facebooknya, Buni Yani menyebut bahwa Jokowi tidak pantas untuk menjadi nabi karena menjadi Camat saja tidak layak.

Selain disentil oleh Buni Yani, unggahan Dedy juga mendapat komentar pedas dari Jhon Sitorus yang dikenal publik sebagai Pegiat Media Sosial.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Tidak Cabut Izin Tambang Nikel PT Gag di Raja Ampat: Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Menurut Jhon, penggunaan kata nabi yang disematkan kepada Jokowi jauh bertentangan dengan definisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Karena itu, John mendesak agar pernyataan kader PSI mengenai Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam.

Menyikapi tanggapan tersebut, Dedy berargumen bahwa penggunaan istilah nabi dalam unggahannya bukan merujuk kepada aspek Ilahiyah.

Sebagaimana dengan Socrates, Budha serta Karl Marx yang merupakan tokoh pembawa perubahan di zamannya, penggunaan istilah nabi kepada Jokowi dapat disematkan.

Baca Juga: Dijodohkan Netizen, Begini Perbandingan Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dan Dedi Mulyadi

Mengacu pada literatur filsafat, Dedy menyebut istilah nabi merupakan sebuah metafora sehingga tidak perlu disikapi secara berlebih karena merupakan Hak Tafsir.

Melalui unggahan terbarunya, Dedy juga berharap agar Argumennya soal nabi dibalas dengan Argumen dan bukan lewat sentimen.

Sebagaimana Jokowi pernah disebut oleh Penggagas Masyarakat Maiyah Cak Nun sebagai Firaun, hal serupa menurut Deddy juga perlu dijadikan sebagai renungan kolektif. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPP
# PSI
# Joko Widodo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.