Imbas Kasus Rafael Alun, Susno Duadji Minta Aparat Selidiki Kekayaan Pejabat Kementerian Lain: Ada Sok Bersih?

Susno Duadji Minta Aparat Selidiki Kekayaan Pejabat di Kementerian Lain
Susno Duadji Minta Aparat Selidiki Kekayaan Pejabat di Kementerian Lain

AYOJAKARTA.COM - Buntut kasus kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo, sejumlah pejabat yang gemar flexing di media sosial menjadi sorotan publik.

Tidak berselang lama dari kasus Rafael Alun, publik menyoroti perilaku memamerkan kekayaan di media sosial yang kerap dilakukan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Imbas dari hal tersebut, Eko Darmanto dicopot dari jabatannya dan pada Selasa, 7 Maret 2023, Ia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait harta kekayaan yang dimilikinya.

Baca Juga: Breaking News! Terbukti Lakukan Pelanggaran, Rafael Alun Trisambodo Resmi Dipecat sebagai ASN

Jumlah kekayaan tak wajar yang dimiliki oleh sejumlah pejabat juga menjadi sorotan, eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji.

Dilansir AyoJakarta.com dari YouTube Susno Duadji pada Rabu (8/3/2023), Susno Duadji berharap apabila jumlah kekayaan yang dinilai tak wajar tersebut bukan berasal dari uang hasil kejahatan.

Ia berharap bahwa para pejabat melakukan transaksi yang wajar.

“Kita berharap transaksinya wajar, duitnya itu bukan dari gaji tetapi dari warisan daripada nenek moyang atau hasil dari istrinya usaha, yang penting bahwa asal-usul uangnya itu halal bukan uang kejahatan,” kata Susno.

Baca Juga: Transaksi Rekening Rafael Alun Trisambodo Rp500 Miliar Dalam Empat Tahun! Tiap Matanya Berkedip Berapa?

Eks Kabareskrim Polri tersebut juga mengatakan bahwa terkuaknya harta kekayaan tak wajar dari pejabat tidak hanya berhenti di kasus Rafael Alun Trisambodo atau Eko Darmanto saja.

Dirinya berharap bahwa kasus kekayaan tak wajar milik pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tersebut dapat berkembang ke aparat pajak lainnya.

Bukan hanya itu, Susno Duadji menyatakan bahwa penyelidikan terkait harta kekayaan milik pejabat tidak hanya dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan saja, melainkan dapat berkembang ke Kementerian yang lain.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah mengindikasikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun sejak tahun 2012.

Baca Juga: Tak Main-main! Pengacara Aldilla Jelita Kantongi Sejumlah Nama, Ancam Akan Perkarakan Jika Masih Sebar Fitnah

Menanggapi hal tersebut, Susno Duadji menjelaskan bahwa laporan dari PPATK merupakan bukti elektronik yang sangat terpercaya, dan ia menegaskan bahwa jangan main-main terhadap laporan dari PPATK.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari PPATK banyak pejabat yang melakukan suspicious transaction atau transaksi yang mencurigakan.

Susno meminta agar aparat yang menerima laporan dari PPATK agar segera menindak lanjuti laporan tersebut.

“Jadi kita minta aparat-aparat yang menerima laporan dari PPATK tolong untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

Baca Juga: Tak Main-main! Sandiaga Uno Tegas BLACKLIST Turis Rusia yang Nyalakan Flare di Kawah Ijen: Jelas Melanggar UU

Sebagai informasi, selain pernah menjadi Kabareskrim Polri, Susno Duadji juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK selama 4 tahun.

Susno mengatakan bahwa selama menjabat di PPATK dirinya mengetahui pejabat yang pura-pura bersih.

“Saya ini 4 tahun di PPATK jadi saya tahu siapa yang sok bersih,” pungkasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta
# Eko Darmanto
# Rafael Alun Trisambodo
# Direktorat Jenderal Pajak
# flexing
# Susno Duadji
# pejabat
# DJP
# media sosial

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.