Tak Hanya Kemenkeu, Mahfud MD Kembali Bongkar Kasus TPPU di Lembaga Lain: Akan Kita Gebrak!

Selain menyoroti adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Mahfud MD menyinggung soal transaksi mencurigakan di lembaga parpol.
Selain menyoroti adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Mahfud MD menyinggung soal transaksi mencurigakan di lembaga parpol.

AYOJAKARTA.COM – Menko Polhukam Mahfud MD kembali membuat pernyataan yang cukup mengejutkan publik.

Dalam pernyataannya, Menko Polhukam menyebut adanya transaksi mencurigakan dengan nilai sangat fantastis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk diketahui, semenjak kasus Rafael Alun Trisambodo mencuat, Kementerian Keuangan kini terus jadi sorotan.

Baca Juga: Jelang Pesta Demokrasi, Mahfud MD Ungkit Korupsi Mantan Anggota Parpol, Partai Mana yang Ketar-Ketir?

Apalagi, setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut soal adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun dalam Kementerian Keuangan.

Mahfud MD mengatakan jika transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama tahun 2009-2023.

Rupanya, selain menyoroti adanya transaksi mencurigakan di wilayah Kementerian Keuangan, Mahfud MD kembali membuat pernyataan baru.

Baca Juga: Waduh! Mahfud MD Ungkit Korupsi Mantan Bendahara Parpol saat Bahas Aliran Janggal Rp300 T, Demokrat Panik?

Masih sama pernyataan Mahfud MD tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain menyinggung soal transaksi mencurigakan di wilayah Kementerian Keuangan, Mahfud MD juga menyebut kasus TPPU di lembaga parpol.

Bahkan Mahfud MD dengan tegas menyinggung bahwa sampai saat ini tindak pidana TPPU tersebut tidak diusut tuntas.

Baca Juga: Ramai WNA Kerja Ilegal di Bali, Mahfud MD Ajak Maklumi meski Tetap Ditertibkan, Ternyata Berkaca dari Hal Ini!

Melalui pernyataannya, Mahfud MD awalnya mengingatkan soal kasus korupsi yang dilakukan oleh bendahara salah satu partai politik.

Dimana saat bendahara partai politik tersebut korupsi dan ditangkap, rupanya masih ada 62 kasus yang sempat disampaikan oleh pihak KPK.

“Masih ingat seorang koruptor besar itu, hukum lalu pengadilan menjemput masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK itu,” ujar Mahfud MD, dikutip dari siaran MetroTV, Selasa, 14 Maret 2023.

Baca Juga: Mahfud MD Singgung Temuan Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box Milik Rafael Alun Trisambodo: Itu Baru Sebagian Loh

Lebih lanjut ia mengatakan, “ Bendahara sebuah partai itu.”

Mahfud MD juga menegaskan bahwa sejak saat itu, tindak pidana pencucian uang tersebut tidak ada lanjutannya sama sekali.

“Itu kan tindak pidana pencucian uang sampai sekarang ndak ada lanjutannya,” jelas Mahfud MD.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Susno Duadji Bilang Begini

Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan bahwa kasus yang belum tuntas tersebut saat ini juga menjadi fokus untuk diselesaikan.

“Nah itu yang akan kita gebrak karena untuk apa buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu ndak selesai,” tegas Mahfud MD.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tppu
# Parpol
# Kemenkeu
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.