AYOJAKARTA.COM -- Dalam kisruh politik antara PDIP dan Partai Demokrat, partai Demokrat membantah keras tuduhan PDIP yang menyatakan bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus meminta maaf karena penafsiran data BPS yang dianggap keliru.
Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Anies telah memahami data dengan lengkap.
Dia menegaskan bahwa kutipan data BPS yang disampaikan oleh Anies tidak ada yang salah sama sekali.
Kamhar menyebut jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, sehingga hal tersebut patut dipertanyakan.
Menurut Lakumani, data BPS menunjukkan bahwa pemerintah saat ini lebih mementingkan proyek daripada rakyat, berbeda dengan kebijakan era Presiden SBY yang pro-rakyat.
Dia juga mengarahkan kritiknya kepada PDIP, menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang dia anggap sebagai manipulasi politik dan taktik gimmick yang digunakan dalam pemilu.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik," ungkap Kamhar Lakumani, dikutip AyoJakarta.com dari Suara.com pada Ahad, 28 Mei 2023.
Menurutnya, Jokowi merupakan model pemimpin mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya.
Baca Juga: Tak Gentar Diserang Publik, Ternyata di Mata Keluarga Anies Baswedan Dikenal Sosok yang...
Perdebatan ini muncul ketika Gilbert Simanjuntak, seorang Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta, menyesalkan Anies Baswedan yang dinilai salah dalam memahami data BPS saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY.
Menurut Gilbert, Anies harusnya meminta maaf atas kesalahan data BPS tersebut, yang menimbulkan reaksi publik.
Secara garis besar soal permasalahan tersebut Anies Baswedan dikritik karena penafsirannya terhadap data BPS.
Gilbert mengklaim bahwa pembangunan jalan di era Presiden SBY lebih signifikan daripada di era Presiden Jokowi, hal yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran data tersebut.
Sehingga, Gilbert menyarankan bahwa Anies Baswedan harusnya memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikannya ke publik.***
Share this article
Partai Demokrat membantah keras tuduhan PDIP soal Anies Baswedan harus meminta maaf karena penafsiran data BPS yang dianggap keliru.