AYOJAKARTA.COM – Secara kebetulan Partai Demokrat yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024 mendapat masalah di dalam kepengurusan.
Dengan adanya konflik kepengurusan yang ada di dalam Partai Demokrat ini membuat kekhawatiran bahwa Anies Baswedan akan gagal untuk maju menjadi Capres 2024.
Kedua hal ini bisa dikatakan kebetulan karena tidak lama setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal Capres 2024, secara tiba-tiba Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung mengenai kepemimpinan Demokrat.
Yang dikhawatirkan adalah ketika nantinya kepemimpinan Partai Demokrat diambil alih kemudian akan ada perubahan pengurus dan kemungkinan ada perubahan dukungan kepada Anies Baswedan.
Karena syarat nominasi Capres adalah dengan mendapat dukungan dari 20% kursi di DPR. Maka jika ada 1 saja partai yang mengundurkan diri untuk mendukung Anies maka ia akan gagal untuk dicapreskan.
Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Metro TV (5/6/2023), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa kebetulan di dalam dunia politik itu hampir nyaris mustahil.
“Dalam politik memang sulit untuk mengatakan ada kebetulan, meskipun tentu buktinya sulit untuk dibuktikan. Tetapi terlalu mahal ya ada kebetulan dalam politik,” kata Burhanuddin Muhtadi.
Sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menurut Burhanuddin Muhtadi di dalam dunia politik selalu ada unsur rekayasa.
Jadi ia meragukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan suatu kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan.
Namun Burhanuddin Muhtadi tidak menutup kemungkinan jika ada bukti yang dapat membuktikan bahwa hal tersebut merupakan kebetulan.
“Tetapi secara empirik memang harus ada bukti keras menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies,” kata Burhanuddin Muhtadi.
Perlu diketahui bahwa menurut normatif demokrasi, setiap partai memiliki hak untuk mencalonkan Capres dan Cawapres.
Kemudian pada saat itu terjadi, tidak ada yang boleh melakukan aksi liberal untuk memberantas oposisi dan mengamputasi dalam proses kompetisi secara adil, termasuk juga negara.
Di sisi lain Menko Polhukam Mahfud MD justru khawatir ada potensi hambatan untuk Anies Baswedan yang muncul dari pihak internal pendukungnya.
“Tidak ada, itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal, nggak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal,” tegas Mahfud MD.
Karena khawatir bahwa Anies Baswedan bisa saja mendapat masalah dari pihak internal pendukungnya maka Mahfud MD menghimbau kepada Anies untuk menjada kesolidan koalisinya.***
Share this article
Tidak lama setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal Capres 2024, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengajukan peninjauan.