Ramai Masalah Tambang Ilegal di Klaten, Gibran Rakabuming Sebut Backingannya Ngeri!

Ramai Masalah Tambang Ilegal di Klaten, Gibran Rakabuming: Backingannya Ngeri!
Ramai Masalah Tambang Ilegal di Klaten, Gibran Rakabuming: Backingannya Ngeri!

AYOJAKARTA.COM - Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan ini kembali ramai diperbincangkan di jagad Twitter.

Bukan karena masalahnya dengan akun penghina Iriana Joko Widodo.

Namun dikarenakan sebuah cuitan salah satu pengguna Twitter @amr715882.

Pengguna Twitter tersebut menuliskan sebuah cuitan yang berisikan permintaannya kepada Gibran Rakabuming agar menyampaikan pesan yang ia tuliskan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Drama Kasus Aliran Dana Tambang Ilegal Digadang-gadang Lebih Besar dari Kasus Ferdy Sambo

Cuitan tersebut berisikan keluhannya terhadap tambang pasir ilegal yang sampai saat ini belum ada penindakan.

"Mas, sampaikan ke Pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kab. Klaten, lebih dari 20 titik lokasi, tapi dibiarkan @ListyiSigitP, @ganjarpranowo," tulis @amr715882.

Gibran Rakabuming langsung membalas melalui akun Twitter miliknya @gibran_tweet.

"Ya Pak, ini Bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingannya ngeri," tulisnya.

Baca Juga: Perang Bintang Polri Makin Panas: Terkait Tambang Ilegal, Begini Serangan Balik Kabareskrim!

Balasan tweet dari Gibran Rakabuming tersebut sontak mendapat perhatian dari netizen dengan mendapatkan 12 ribu like dan lebih dari 1000 orang membagikannya.

Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Channel Harian Kompas pada Selasa (29/11/2022), Ganjar Pranowo yang diwawancarai oleh awak media memberikan komentar mengenai hal tersebut.

Ganjar Pranowo membenarkan bahwa tambang ilegal tersebut memang memiliki backingan yang besar sehingga sulit untuk ditangani.

Baca Juga: Perang Bintang Polri Makin Panas: Hendra Kurniawan dan Ferdy Sambo Buka Suara Terkait Tambang Ilegal

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa sudah pernah membentuk tim khusus dalam upaya memberantas tambang ilegal tersebut namun tidak efektif.

"Saya tahu memang backingannya gede-gede. Ya kalau ada backingannya makanya kita minta untuk dilaporkan kepada kita supaya kita tahu siapa yang ada di belakangnya," kata Ganjar Pranowo.

"Agar kita tahu mana yang legal dan mana yang ilegal setelah itu kita serahkan kepada penegak hukum," lanjutnya.

"Maka penegak hukum kita minta perannya betul-betul untuk berdiri paling depan," ucap Ganjar.

Polres Klaten pun akan mengecek lokasi tersebut dan berjanji akan menindak lanjuti masalah ini.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tambang ilegal di Klaten
# tambang pasir ilegal
# Polres Klaten
# Iriana Joko Widodo
# Ganjar Pranowo
# Presiden Joko Widodo
# Gibran Rakabuming Raka
# Klaten
# tambang ilegal
# Gibran Rakabuming

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.