Mohon Maaf, KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Tidak Lagi Menerima Bansos di Tahun 2023

Mohon Maaf, KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Tidak Lagi Menerima Bansos di Tahun 2023
Mohon Maaf, KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Tidak Lagi Menerima Bansos di Tahun 2023

AYOJAKARTA.COM – Ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan dicoret kepesertaan bantuan sosialnya mulai bulan Januari 2023.

Semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, DTKS berbasis data kependudukan. Selain itu DTKS juga menjadi syarat utama penerimaan bansos.

Baca Juga: Sunnah yang Bisa Dikerjakan Pada Hari Jumat Bagi Laki-laki dan Perempuan, Apa Saja? Kata Ustadz Adi Hidayat...

Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi anggota KPM bansos merupakan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan.

Seseorangan akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

Kebijakan Kementerian Sosial menentukan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan. Dengan kebijakan ini diharapkan data kemiskinan semakin baik dan tepat sasaran.

Maka dari itu data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan sesuai arah kebijakan yang berlaku. Selain dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SDM kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Beberapa Keutamaan Hari Jumat dan Wasiat Amalan Syekh Ali Jaber

Juga ada pelaksanaan semacam sensus ekonomi dan registrasi sosial ekonomi oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang mencakup seluruh penduduk.

Jadi pada saat sensus, petugas BPS mendata seluruh masyarakat mulai dari segi sosial maupun ekonomi selain meregistrasi secara langsung dan dilaporkan ke pusat dijadikan satu data sumber selain data DTKS Kementerian Sosial.

Bila masyarakat yang terdata oleh petugas BPS sudah sejahtera perekonomiannya yang sebelumnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka di tahun 2023 kemungkinan besar bantuannya akan dicabut dan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Selain program tersebut, Kementerian Sosial setiap bulannya melakukan verifikasi ketidaklayakan bagi penerima bantuan sosial.

Lantas tanda dalam kartu keluarga (KK) seperti apa yang membuat seseorang tidak akan menerima bantuan sosial di tahun 2023?

Adapun tanda dalam kartu keluarga yang tidak akan menerima bantuan sosial di tahun 2023 sebagai berikut seperti dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube INFO BANSOS, Jumat (13/1/2023).

1. Dalam satu KK ada anggota keluarga yang memiliki pekerjaan PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, TNI, dan Polri

2. Dalam satu KK ada anggota keluarga yang menjadi pekerja kesejahteraan sosial seperti pendamping PKH dan TKSK.

3. KPM bansos ternyata pindah wilayah atau pindah ke luar negeri.

4. KPM bansos meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris

5. KPM menjadi pekerja migran atau TKI

6. KPM yang tadinya miskin kini sudah sejahtera perekonomiannya

Jika keenam tanda di atas ada dalam kartu keluarga atau KK, maka nantinya akan dilaporkan oleh operator SIKS-NG melalui aplikasi SIKS-NG online untuk dimutakhirkan datanya.

Sehingga di tahun 2023 tidak ada menerima bantuan sosial lagi dan akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.

Hal ini bertujuan agar penerima bansos lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.***

 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 2023
# KK
# bansos
# KPM

News Update

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.