AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengejutkan publik dengan instruksi ambisius untuk mewajibkan pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar perubahan kurikulum biasa, melainkan manifestasi dari visi diplomasi "Bebas Aktif" abad ke-21 yang bertujuan membawa Indonesia keluar dari dominasi tunggal "poros bahasa Inggris" dan memperkuat posisi tawar di blok kekuatan dunia yang semakin multi-polar.
“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo Subianto sebagaimana disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 28 Mei 2026.
Selama ini, sistem pendidikan Indonesia sangat bergantung pada bahasa Inggris sebagai satu-satunya jendela dunia.
Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, terdapat upaya nyata untuk melakukan diversifikasi.
Dengan menginstruksikan pengajaran bahasa Prancis, Indonesia berupaya membangun hubungan yang lebih dalam dengan Prancis, yang dikenal sebagai kekuatan utama Uni Eropa dengan kebijakan luar negeri yang sangat independen.
Penguasaan bahasa ini akan memberi akses langsung bagi pelajar Indonesia terhadap ilmu pengetahuan, budaya, dan diplomasi di jantung Eropa tanpa harus selalu melalui filter anglopolitik.
Poros Portugis dan Kekuatan BRICS
Strategi "keluar dari jalur konvensional" ini juga terlihat dari wacana Prabowo sebelumnya yang ingin menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran wajib.
Secara strategis, bahasa Portugis adalah pintu gerbang menuju kerja sama yang lebih erat dengan Brasil, salah satu pilar utama blok BRICS.
Dengan membangun kompetensi dalam bahasa Portugis, Indonesia memosisikan diri untuk memiliki posisi tawar yang lebih kuat di antara negara-negara berkembang dan kekuatan ekonomi baru di Amerika Latin serta Afrika yang tergabung dalam komunitas Lusofon.
Tantangan Literasi dan Realitas Pendidikan
Meskipun visi diplomatik ini sangat visioner, para ahli mengingatkan adanya tantangan besar di lapangan.
Pengamat pendidikan Ina Liem menekankan bahwa pemerintah tidak boleh melupakan masalah mendasar seperti rendahnya tingkat literasi, ketimpangan kualitas pendidikan, hingga kekurangan jumlah guru di berbagai daerah.
Kritik utama yang muncul adalah kekhawatiran bahwa wacana ini sulit dieksekusi secara merata jika infrastruktur dasar pendidikan belum tuntas.
Oleh karena itu, muncul saran agar bahasa asing seperti Prancis dan Portugis lebih tepat jika dijadikan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa dan kebutuhan daerah, daripada dipaksakan sebagai kewajiban nasional secara instan.
Visi Presiden Prabowo dalam mengintegrasikan bahasa Prancis dan Portugis ke dalam sistem nasional adalah langkah berani untuk memperluas cakrawala diplomasi Indonesia.
Jika diimplementasikan dengan matang, strategi ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya mahir berbahasa Inggris, tetapi juga mampu bermanuver di berbagai poros kekuatan dunia, menjadikan Indonesia pemain kunci yang benar-benar bebas dan aktif di panggung global.***
Share this article
Presiden Prabowo instruksikan bahasa Prancis & Portugis wajib di sekolah demi diversifikasi diplomasi global. Namun, ahli mengingatkan tantangan literasi, guru, dan infrastruktur pendidikan dasar.