Awas Keliru! Ini Perbedaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat, Benarkah Sama? Selengkapnya di Sini!

Kartu Indonesia Sehat
Kartu Indonesia Sehat

AYOJAKARTA.COM - Masih banyak yang bingung apakah sama antara BPJS dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ataukah ada perbedaan antara BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat? Ini penjelasannya.

Masyarakat Indonesia memiliki fasilitas kesehatan yang mana sangat memudahkan karena adanya jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah. BPJS Kesehatan adalah penyelenggara.

Namun banyak yang masih bingung dengan istilah BPJS Kesehatan dan KIS.

Dikutip oleh ayojakarta.com melalui TikTok BPJS Kesehatan pada 30 Mei 2023, ini penjelasan lengkap tentang BPJS dan KIS. Pastikan baca hingga habis agar mengetahui perbedaannya.

Baca Juga: Kapan Hari Raya Idul Adha 2023? Tanggal 28 atau 29 Juni? Begini Penetapan Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Sebetulnya KIS dan BPJS Kesehatan tidak bisa disebut berbeda. Hal ini karena sama-sama untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana penjelasannya?

BPJS Kesehatan adalah lembaga hukum publik yang didirikan untuk melaksanakan program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan kesehatan merupakan program jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip keadilan, dengan tujuan memberikan jaminan agar seluruh penduduk Indonesia memperoleh manfaat perlindungan dan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Secara singkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara jaminan kesehatan.

Kehadiran BPJS Kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan.

Baca Juga: Inara Rusli Bingung, Disebut Mirip Zaskia Gotik dan Laudya Cynthia Bella Itu Pujian? Netizen: Emangnya Kenapa?

Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan secara fundamental melakukan perbaikan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih banyak mengandalkan pembayaran langsung (out of pocket payment), dengan tujuan menuju sistem pembiayaan yang lebih terstruktur yang berbasis asuransi kesehatan sosial.

Sementara itu, KIS, singkatan dari Kartu Indonesia Sehat, merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia.

Program ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu KIS BPJS kesehatan yang berbayar dan KIS BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah atau yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bagi pemilik kartu KIS yang iurannya ditanggung oleh pemerintah atau PBI, mereka akan mendapatkan sejumlah manfaat tambahan. Salah satunya adalah mendapatkan bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2023.

Baca Juga: Ketum PSSI Erick Thohir: Resmi! Harga Tiket Indonesia vs Argentina Mulai Rp 600Ribu Hingga Rp4Jutaan

Bansos tersebut akan disalurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penerima bantuan sosial berdasarkan data-data yang terintegrasi.

Sehingga KIS bisa disebut kartu yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan.

Uniknya, saat ini apabila resmi terdaftar BPJS Kesehatan, seseorang cukup membawa KTP untuk berobat ke fasilitas kesehatan terkait.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Perbedaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat
# KIS
# BPJS Kesehatan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.