Inisial RS yang Beredar Tentang Ijazah Palsu Joko Widodo Ternyata Bukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar, ini Alasannya!

Inisial RS yang Beredar Tentang Ijazah Palsu Joko Widodo Ternyata Bukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar, ini Alasannya!
Inisial RS yang Beredar Tentang Ijazah Palsu Joko Widodo Ternyata Bukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar, ini Alasannya!

AYOJAKARTA.COM – Disebut-sebut sebagai salah satu pihak terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Rismon Sianipar dicecar sebanyak 97 pertanyaan.

Selain berkenaan dengan pasal-pasal ITE, Fitnah serta Pencemaran nama baik, Rismon Sianipar juga ditanya alasan mengaji dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo.

Meski pertanyaan terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo dianggap ada yang kurang relevan, Rismon Sianipar berkomitmen akan tetap menghormati proses hukum.

Baca Juga: Punya Banyak Khasiat Bagi Kesehatan, Ini Deretan Fakta Tentang Buah Rambutan yang Paling Ditakuti Raffi Ahmad!

“Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bagi para koruptor, ada sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan,” jelas Rismon kepada awak media.

Doorstop di hadapan sejumlah awak media, Rismon menyebut alasannya memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan karena menyangkut kajian ilmiah.

Sempat disebut-sebut sebagai salah satu pihak Terlapor, kedatangan Rismon menemui pihak penyidik justru sebagai Terundang untuk memberikan klarifikasi.

Belum secara resmi ditetapkan sebagai Terlapor oleh pihak Polda Metro Jaya, Rismon menilai pemanggilannya lebih berkaitan dengan sejumlah pernyataan.

Baca Juga: Step by Step, Cara Mengaktifkan dan Menggunakan Fitur Gemini Live di Samsung Galaxy A36 5G

Selain karena unggahan di akun X dan kanal Youtube miliknya, penyidik juga menyoal pernyataan Rismon saat menjadi narasumber di Diskursus.Net bersama Roy Suryo.

Bukan hadir sebagai pihak Terlapor, Rismon mengaku tidak mengetahui siapa pastinya dua sosok berinisial RS yang kini ramai diperbincangkan.

Sebelumnya, nama Rismon Sianipar dan Roy Suryo sempat digadang-gadang sebagai dua sosok berinisial RS yang menjadi sasaran pelaporan Joko Widodo.

“Inisial RS-RS, siapa RS sampai saat ini kita masih belum tahu,” terang Rismon yang juga diperkuat oleh pernyataan Ahmad Khozinudin selaku Kuasa Hukum.

Baca Juga: Duel Samsung Galaxy A26 5G vs A36 5G: Layar, Kamera, Baterai, Siapa yang Punya Performa Terbaik?

Terkait dengan kisruh dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo, Khozinudin menilai tidak ada persoalan yang secara hukum pidana pantas dijadikan sebagai gugatan.

Sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Rismon, menurut Khozinudin lebih kepada bentuk aktualisasi seorang Ilmuwan terhadap bidang keilmuannya.

Dimaksudkan untuk memberikan sejumlah penilaian sesuai bidang keilmuan, Khozinudin menganggap hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan sebagai pelanggaran.

“Kami menilai tidak ada perkara pidana disini, ini seorang ilmuwan yang memberikan pandangan secara ilmiah untuk menjawab suatu fenomena,” jelasnya.

Baca Juga: Menyusuri Jalan Akses Ke Masjidil Haram, Penjagaan Berlapis Jangan Coba Masuk Tanpa Kartu Nusuk

Mengutip pernyataan Profesor Jimly Asshidiqie selaku Pakar Hukum Tata Negara, persoalan dugaan ijazah palsu yang berlarut, menurut Khozinudin merupakan ranah PTUN atau PN.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, Khozinudin menilai hasil final kasus ijazah palsu Joko Widodo berada di tangan Pengadilan Negeri.

“Hari ini di Pengadilan Negeri sudah bergulir dua perkara di Surakarta dan Sleman, jadi ini sudah cukup,” pungkasnya. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# rismon sianipar
# Joko Widodo
# Ijazah Palsu

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.