Tak Tinggal Diam! Sri Mulyani Ungkap 2 Sosok yang Terciduk Punya Transaksi Janggal 300 Triliun, Sentil PT BSI?

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

AYOJAKARTA.COM -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap dua sosok yang memiliki transaksi mencapi triliunan rupiah.

Hal itu disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani ketika mengklarifikasi soal transaksi Rp 300 triliun yang sebelumnya dibongkar oleh Mahfud MD.

Tak hanya mengulik soal transaksi Rp 300 triliun, Menkeu Sri Mulyani juga membongkar deretan transaksi jumbo yang mencapai triliunan.

Baca Juga: Duh! DPR Temukan Ada Kaitan Penegak Hukum dalam Klarifikasi Sri Mulyani Soal Dana Mencurigakan Kemenkeu

Salah satunya adalah dua sosok ini yang diungkap Menteri Keuangan memiliki transaksi bernilai fantastis.

Siapa dua sosok yang dimaksud? berikut ulasannya yang dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube Metrotv pada Selasa, 21 Maret 2023.

Sebelumnya Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ketika tidak ditemukan kecurigaan pada Bea Cukai, maka masuklah dari Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan dengan nomor 205, dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595.

Pada surat 595 ini terdapat transaksi yang lebih besar, yaitu 205 triliun kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Bongkar Soal Transaksi Janggal, Sri Mulyani Ungkap 1 Surat PPATK Bernilai Rp 189 Triliun saat Covid

Yang mana jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17 entitas. Untuk itu pihak pajak melakukan penelitian dari sisi pajak, dari 2017 hingga 2019.

Hal yang mengejutkan adalah, Menkeu menemukan adanya transaksi jumbo dari dua orang.

Yang pertama berinisial SB, dengan laporan omzet pada PPATK sebesar Rp 8,2 triliun. Sedangkan pada SPT pajak mencapai Rp 9,6 triliun.

“Satu figurnya pakai inisial SB, ini di dalam PPATK disebutkan omzetnya mencapai 8,247 triliun, data dari dari SPT pajak adalah 9,68 triliun, lebih besar pajak daripada yang diberikan oleh PPATK,” kata Sri Mulyani.

Inisial SB ini disebut memiliki saham pada PT BSI, dan setelah diteliti oleh Menteri Keuangan, PT BSI ini dalam PPATK mencapai Rp 11,77 triiliun.

Sedangkan SPT pajaknya mencapai Rp 11,56 triliun. Sehingga disimpulkan memiliki perbedaan sebanyak Rp 212 miliar.

“Itupun kita tetap menggunakan data PPATK, dan tadi 8,2 pajak 9,6, karena si orang ini memiliki saham di perusahaan PT BSI,” ujarnya.

Baca Juga: Masalah Lagi? Sri Mulyani Blak-blakan Ungkap Ada Transaksi Rp74 Triliun yang Libatkan Aparat Penegak Hukum

“Kita meneliti PT BSI yang ada di dalam surat dari PPATK juga, PT BSI ini data PPATK menunjukan 11,77 triliun SPT pajaknya menunjukan, ini pajak dari 2017 hingga 2019 yah, SPT pajaknya 11,56 jadi perbedaannya 212 miliar,“ kata Menkeu.

Lalu orang kedua yang diketahui memiliki transaksi jumbo adalah seseorang yang berinisial DY.

Yang mana SPT nya tercatat sebanyak Rp 38 miliar sedangkan PPATK nya mencapai Rp 8 triliun.

“Kemudian PT yang ketiga juga sama PT IKS, 2018-2019, PPATK menunjukan datanya 4,8 triliun SPT nya menunjukan 3,5 triliun, kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY, SPT nya hanya 38 miliar tapi PPATK menunjukan transaksinya mencapai delapan triliun,” kata Menkeu.

Direktorat Jendral Pajak memanggil yang bersangkutan namun SB menggunakan modus dimana akunnya menggunakan lima orang karyawannya.

Kata Sri Mulyani, hal itu sama seperti transaksi money changer.

“Perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak, memanggil kepada yang bersangkutan, muncul modus bahwa tadi SB menggunakan tadi nomor accountnya 5 orang yang merupakan karyawannya, termasuk kalau kita bicara tentang transaksi ini adalah transaksi money changers,” ujar Menkeu.***(Linda Wati)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT BSI
# 300 triliun
# Menkeu
# PPATK
# Mahfud MD
# Sri Mulyani

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.