Polemik Oplosan BBM Pertamax, Fitra Eri Ungkap Potensi Kerusakan Kendaraan

AYOJAKARTA.COM - Dalam polemik yang kian memanas di media sosial, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya dugaan pengoplosan BBM Pertamax.

Fitra Eri, seorang pakar otomotif, menjelaskan potensi dampak negatif jika kendaraan yang menerima bahan bakar dengan kualitas di bawah standar.

Menurut Fitra Eri, kendaran bermotor harus diisi dengan bahan bakar yang sesuai standar, tidak boleh dibawa nilai minimal oktan.

"Jika benar yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang kita beli, misalnya, kita inginkan Pertamax, tetapi yang masuk ke mesin adalah bensin dengan oktan lebih rendah, akan terjadi penurunan performa kendaraan," jelasnya.

Apabila terjadi pada mobil modern yang sudah dilengkapi dengan knocking sensor akan menurunkan waktu pengapian untuk mencegah detonasi awal, sehingga tenaga berkurang dan konsumsi bahan bakar meningkat.

Baca Juga: Bos Shell Jelaskan Kelangkaan BBM dan Upaya Percepatan Distribusi di Hadapan DPR, Proses Perizinan Jadi Faktor Utama?

Ia menambahkan bahwa selain oktan, aspek lain seperti densitas, nilai kalori, aditif, dan deterjen juga harus memenuhi spesifikasi.

Reviewer otomotif itu mengingatkan, jika bensin yang masuk ke mesin tidak sesuai dengan persyaratan minimal, bisa terjadi kerusakan jangka pendek seperti filter bensin yang kotor.

Parahnya, lanjut Bung Fitra, kerusakan jangka panjang seperti tersumbatnya catalytic converter, dan yang paling mengkhawatirkan.

"Bagi mobil tanpa knocking sensor, umumnya mobil keluaran tua, akan terjadi detonasi awal yang berpotensi merusak mesin secara permanen dengan biaya perbaikan yang tidak murah," terusnya.

Polemik ini semakin diperparah dengan ribuan tweet yang mengkritik pemerintah dan Pertamina.

Baca Juga: Sambut Ramadan, Jangan Lupakan Doa Khusus untuk Malam Lailatul Qadar

Ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Pertamax, serta munculnya keluhan dari pengguna.

Termasuk ojek online hingga pengguna kendaraan pribadi yang merasa performa kendaraannya menurun.

"Pertamina perlu segera melakukan komunikasi publik yang tepat, termasuk pertemuan terbuka dan sosialisasi melalui spanduk di SPBU serta melibatkan para influencer untuk menenangkan publik," ujar Eri Purnomohadi, Anggota Dewan Energi Nasional.

Fitra Eri juga menekankan perlunya transparansi dari pihak Pertamina.

Ia menyarankan agar pimpinan tertinggi Pertamina hadir langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bukan hanya melalui juru bicara, serta menyajikan bukti hasil audit laboratorium yang menunjukkan bahwa produk BBM yang dijual telah memenuhi spesifikasi.

Sementara itu, pejabat terkait dari Kementerian BUMN dan BPH Migas didesak untuk segera melakukan uji lab dan audit secara cepat.

Langkah tersebut guna membuktikan bahwa BBM yang dikonsumsi masyarakat selama ini, termasuk dari periode sebelumnya, telah sesuai standar.

Polemik oplosan BBM Pertamax ini membuka perbincangan luas mengenai pentingnya pengawasan mutu BBM.

Baca Juga: Tidak Memberatkan Makmum, Hafalkan Rekomendasi Surat untuk Salat Tarawih dan Witir

Selain itu, ada perlunya upaya bersama antara pemerintah, Pertamina, dan lembaga pengawas untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hingga saat ini, proses hukum dan audit terkait dugaan pengoplosan masih berjalan, dan hasil akhirnya diharapkan mampu memberikan kepastian bagi konsumen serta mencegah kerusakan kendaraan akibat BBM berkualitas rendah.

Tetaplah mengikuti perkembangan kasus ini, karena pihak berwenang dan DPR diyakini akan terus mengawal proses penyelesaian demi kepentingan publik dan perlindungan konsumen.