Jangan Khawatir, Saldo Bansos Tersedia tapi Tak Bisa Diambil? Berikut Penyebab dan Solusinya

Ilustrasi. Dana Bansos
Ilustrasi. Dana Bansos

 

AYOJAKARTA.COM - Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Namun, ada beberapa kasus di mana dana bantuan yang telah disalurkan kembali ke kas negara akibat ketidaktahuan penerima manfaat.

Kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang memahami mekanisme atau prosedur pencairan bansos.

Dikutip dari Youtube Naura Vlog pada Minggu, (12/1/2025), berikut adalah ulasan terkait kasus tersebut, sekaligus tips untuk menghindari situasi serupa di masa depan.

Baca Juga: Awas Jangan sampai Kelewat! Ini Dia Jadwal Lengkap Pencairan Dana BOS 2025 Seluruh Tahapan

Ada kasus, seorang KPM mencoba melakukan pengecekan saldo menggunakan aplikasi Livin by Mandiri.

Dari hasil pengecekan KPM tersebut, ditemukan saldo sebesar Rp1 juta yang tercatat pada 24 Desember 2024.

Sayangnya, saldo tersebut tidak sempat ditransaksikan hingga akhirnya kembali ke kas negara.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa bansos tidak bisa diambil?

Berdasarkan keterangan pada aplikasi, terdapat informasi “pendebitan otomatis KPM tidak transaksi akhir 2024 KEMENSOS.”

Baca Juga: Kabar Gembira! Pencairan Dana BOS 2025 Dipercepat, Cek Jadwal dan Persyaratannya

Hal ini menunjukkan bahwa dana bantuan sosial yang tidak digunakan dalam waktu tertentu akan dikembalikan ke kas negara.

Seorang KPM mengungkapkan bahwa bantuan sosial tersebut valid secara sistem, tetapi karena ketidaktahuan, dana tidak diambil hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

Proses ini juga dibagi menjadi dua tahap:

- 31 Desember 2024, batas akhir bagi sebagian besar KPM untuk mencairkan dana bantuan.

- 15 Januari 2025, batas akhir bagi KPM lainnya yang masih memiliki waktu tambahan.

Ketidakjelasan informasi ini sering kali tidak hanya membingungkan penerima manfaat, tetapi juga para pendamping sosial yang seharusnya memberikan arahan kepada KPM.

KPM yang tidak mencairkan dana bantuan hingga batas waktu tertentu berisiko kehilangan status sebagai penerima manfaat di tahun berikutnya.

Baca Juga: iPhone 16 Pro Max Belum Dapat Izin Edar di Indonesia, Harga iPhone 15 Per Januari 2025 Mengalami Kenaikan

Dalam hal ini, Kementerian Sosial memiliki sistem data yang dikenal sebagai blacklist hitam.

KPM yang tidak memanfaatkan bantuan sosialnya dapat dianggap mengabaikan program pemerintah, sehingga status penerimanya dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan.

“Kementerian Sosial terdapat data yang dinamakan data blacklist hitam, apabila ada KPM yang tidak melakukan transaksi bahkan sampai kembali ke kas negara, itu biasanya KPM yang mengabaikan bantuan sosial, dan itu bisa dialihkan kepada KPM yang lainnya,” jelas pengisi suara Naura Vlog.

Lantas, apa yang harus dilakukan agar bansos tidak hilang?

Baca Juga: PIP Anak Sekolah 2025 Akan Kembali Cair dalam Tiga Tahap! Cek Jadwal dan Besaran Dananya di Sini

Bagi KPM yang mendapatkan notifikasi saldo bantuan sosial melalui aplikasi m-banking, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera memproses pencairan dana.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti:

- Pastikan KPM secara berkala memeriksa saldo bantuan sosial menggunakan aplikasi m-banking atau melalui ATM.

- Jika ada kebingungan terkait bantuan sosial, segera konsultasikan dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing.

-Gunakan dana sesuai peruntukannya

Sebaiknya, dana segera digunakan untuk keperluan pokok seperti pangan atau pendidikan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan
# bansos
# KPM

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.