RAMAI! Bantuan PKH dan BPNT Tak Lagi Cair Usai Ganti Presiden? Ini 3 Bansos yang Bakal Tetap Ada di Era Prabowo-Gibran

Bansos yang tetap cair di era Prabowo Subianto
Bansos yang tetap cair di era Prabowo Subianto

AYOJAKARTA.COM – Hanya tinggal beberapa hari masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin akan digantikan dengan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di masa berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi ini membuat banyak keluarga penerima manfaat was-was dengan sejumlah bansos yang selama ini disalurkan.

Para KPM merasa khawatir dan bertanya-tanya apakah bantuan PKH dan BPNT tidak lagi cair usai ganti presiden.

Baca Juga: Terungkap! 16 Nama Menteri di Kabinet Jokowi akan Kembali Bertugas di Era Prabowo Subianto, Ini Alasannya...

Tidak sedikit KPM yang menganggap bahwa jika sudah ganti presiden maka bansos yang selama ini cair tidak akan lagi disalurkan atau bakal di stop pencairannya.

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube DIARY BANSOS pada Rabu 16 Oktober 2024, para KPM tidak perlu khawatir karena meskipun ganti presiden, sejumlah program baik di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk juga untuk sejumlah program bansos.

Lantas bantuan sosial apa saja yang akan terus cair di era pemerintahan baru, dan bansos mana yang tidak akan lagi cair?

Disebutkan bahwa ada 3 bantuan reguler yang kemungkinan besar masih akan terus dilanjutkan pencairannya di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bantuan reguler yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar atau PIP.

Ketiga program bantuan regular tersebut kemungkinan besar masih akan terus dilanjutkan di tahun 2025.

Selain itu ada bantuan regular lain yang diusulkan untuk dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo-Gibran seperti bantuan permakanan baik permakanan lansia atau disabilitas.

Baca Juga: Sudah Bertahun-Tahun Disembunyikan, Ternyata Ini Alasan Lengkap Baim Wong Menggugat Paula

Kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan Atensi Yapi atau Atensi Yatim Piatu yang nominal per bulannya sebesar Rp200 ribu.

Bantuan selanjutnya adalah program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara juga diusulkan untuk terus dilanjutkan di era pemerintahan baru.

Sementara itu bantuan regular lain yang masih belum pasti akan kembali dilanjutkan atau tidak adalah BLT Dana Desa atau BLT Miskin Ekstrem.

Program Kartu Prakerja juga masih belum ada kepastian apakah di era pemerintahan baru akan kembali lanjut atau di stop penyalurannya.

Selain bantuan regular, ada sejumlah bantuan non reguler yang tercatat selesai di akhir tahun 2024 dan di tahun 2025 masih belum ada wacana apakah akan kembali dilanjutkan atau tidak.

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg dan bantuan bagi keluarga rawan stunting berupa ayam dan telur.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Prabowo

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.