Update Pencairan PKH dan BPNT di Kantor Pos, Akhirnya Surat Undangan Sudah Dibagikan untuk KPM Hari Ini!

Update Pencairan PKH dan BPNT di Kantor Pos
Update Pencairan PKH dan BPNT di Kantor Pos

AYOJAKARTA.COM – Berikut ini adalah informasi mengenai update terbaru mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT yang pencairannya dilakukan melalui PT. Pos Indonesia.

Dimana bahwa terdapat kabar gembira bahwa hari ini Kamis (8/8/2024) pihak PT. Pos Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan kepada para KPM.

Seperti yang kita ketahui bahwa PT. Pos Indonesia merupakan salah satu pihak yang juga menyalurkan bansos dari pemerintah dalam bentuk tunai baik program PKH maupun BPNT.

Baca Juga: Ini 6 Ide Usaha Kreatif dengan Modal Satu Juta Rupiah, Dijamin Balik Modal dan Untung Besar!

Penyaluran bansos yang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia akan dicairkan secara rapel untuk alokasi 3 bulan sekaligus yakni bulan Juli, Agustus dan September.

Berbeda dengan penyaluran bansos PKH dan BPNT yang cair melalui kartu KKS yang mana cairnya dilakukan untuk alokasi 2 bulan saja yaitu Juli dan Agustus.

Saat ini bansos PKH dan BPNT yang cair melalui kartu KKS sudah mulai cair merata kepada para KPM di seluruh wilayah Indonesia.

Lantas bagaimanakah proses pencairan PKH dan BPNT melalui PT. Pos Indonesia?

Dilansir Ayojakarta.com pada kanal YouTube Yoga Faradika, berikut informasi selengkapnya.

Bahwa saat ini untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang disalurkan melalui kantor Pos sudah resmi diproses oleh pemerintah.

Setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS NG online, terlihat bahwa status proses pencairan kedua bantuan tersebut yang melalui kantor Pos sudah dalam proses verifikasi rekening.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pencairan tinggal menunggu proses SPM, kemudian dilanjutkan proses SP2D, lalu proses SII dan yang terakhir akan dilanjutkan pembagian surat undangan.

Apabila sudah ada undangan proses pencairan, maka masuk ke tahap proses top up atau pencairan.

Terkait dengan waktu pencairan kedua bansos tersebut yang cair lewat kantor Pos, dapat diprediksi bahwa bansos tersebut akan cair di akhir bulan Agustus ini.

Baca Juga: Kelakuan Rien Wartia Trigina Jadi Sorotan, Postingan Lama Andre Taulany Soal Wanita Cantik Tapi Ular Jadi Kode?

Atau paling lambat pencairan akan dilakukan pada awal September 2024 nanti.

Saat ini, ada kabar gembira yang wajib diketahui oleh para KPM, dimana PT. Pos Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan bantuan sosial.

Ada beberapa KPM yang disebutkan telah mengkonfirmasi bahwa sudah menerima surat undangan untuk melakukan pencairan bantuan sosial di kantor Pos.

Dimana bantuan tersebut adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk alokasi bulan Agustus.

Maka KPM yang sudah resmi menerima undangan dari PT. Pos Indonesia tersebut sudah bisa mengambil pencairan bantuannya di kantor pos terdekat.

Demikian informasi mengenai update pencairan bansos melalui PT. Pos Indonesia. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT. Pos Indonesia
# KPM
# PKH
# BPNT
# pencairan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.