Status Penerima KJP Plus Tahap 1 Agustus Tiba-Tiba Batal Padahal Bansos Cair untuk 533.649 KPM SD-SMA/SMK? Ini Solusi agar Berhasil Salur

KJP Plus tahap 1 periode salur Agustus 2024 telah resmi dicairkan secara bertahap.

KJP Plus tahap 1 periode salur Agustus 2024 telah resmi dicairkan secara bertahap.

AYOJAKARTA.COMBansos KJP Plus tahap 1 periode salur Agustus 2024 telah resmi dicairkan secara bertahap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menyalurkan dana Bansos KJP Plus tahap 1 periode Agustus untuk KPM jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat.

Sasaran penerima KJP Plus tahap 1 periode Agustus adalah KPM peserta didik di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinyatakan layak.

Sebagai informasi, KJP Plus telah resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemerataan akses pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat.

Peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang masuk dalam kategori keluarga rentan miskin atau prasejahtera harus melalui verifikasi data terlebih dahulu untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bansos KJP Plus.

KPM yang dinyatakan layak sebagai penerima bansos KJP Plus wajib terdaftar di DTKS Kemensos atau Provinsi DKI Jakarta.

KPM KJP Plus yang telah ditetapkan sebagai penerima bansos melalui SK Gubernur DKI Jakarta berhak mendapatkan subsidi atau bantuan biaya pendidikan setiap periode pencairan.

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @disdikdki, berikut nominal pencairan dana bantuan KJP Plus tahap 1 periode salur Agustus 2024.

Baca Juga: Selamat! 533.649 Peserta Didik Dipastikan Cair Bantuan KJP Plus Agustus 2024, Intip Nominal yang Diterima: SD, SMP, hingga SMA

1. SD/SDLB/MI

Rincian:

- Subsidi uang SPP: Rp130 ribu per bulan
- Biaya personal dengan total Rp250 ribu per bulan terdiri dari biaya rutin Rp135 ribu dan biaya berkala Rp115 ribu
- Tambahan SPP untuk swasta Rp130 ribu per bulan

Baca Juga: Tak Ada Gelombang 2! Sebanyak 533.649 Siswa Terima Pencairan KJP Plus Tahap 1 Bulan Agustus 2024

2. SMP/SMPLB/MTs

Rincian:

- Subsidi uang SPP: Rp170 ribu per bulan
- Biaya personal dengan total Rp300 ribu per bulan terdiri dari biaya rutin Rp185 ribu dan biaya berkala Rp115 ribu
- Tambahan SPP untuk swasta Rp170 ribu per bulan

Baca Juga: 533.649 KPM Sumringah! KJP Plus Tahap 1 Agustus 2024 Resmi Cair SD-SMA/SMK, Ini Solusi Jika Status Penerima tapi Dana Belum Salur

3. SMA/SMALB/MA

- Subsidi uang SPP: Rp290 ribu per bulan
- Biaya personal dengan total Rp420 ribu per bulan terdiri dari biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp185 ribu
- Tambahan SPP untuk swasta Rp290 ribu per bulan

Baca Juga: Bocoran KJP Plus Tahap 1 Agustus Cair untuk 533.659 KPM SD-SMA/SMK Tanggal Ini, Hati-hati Disdik DKI Beri Peringatan Agar Tak Gagal Salur

4. SMK

- Subsidi uang SPP: Rp240 ribu per bulan
- Biaya personal dengan total Rp450 ribu per bulan terdiri dari biaya rutin Rp235 ribu dan biaya berkala Rp215 ribu
- Tambahan SPP untuk swasta Rp240 ribu per bulan

Baca Juga: Dipastikan Terlambat Cair! Penyaluran KJP Plus Tahap 1 Bulan Agustus 2024 Terkendala Proses Verifikasi Data Lagi?

5. Peserta PKBM

- Biaya personal Rp300 ribu dengan rincian biaya rutin Rp185 ribu dan biaya berkala Rp115 ribu.

Biaya rutin KJP Plus tahap 1 periode Agustus yang bisa dicairkan maksimal Rp100 ribu per bulan.

Dana bansos KJP Plus tahap 1 dapat dicairkan melalui agen Bank DKI terdekat, mesin ATM Bank DKI, atau jaringan Prima ATM di seluruh Indonesia.

Lalu bagaimana progres tahapan pencairan bansos KJP Plus tahap 1 periode salur Agustus 2024?

Bansos KJP Plus tahap 1 periode Agustus telah resmi dicairkan mulai tanggal 6 Agustus 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mencairkan dana bansos KJP Plus tahap 1 periode Agustus 2024 kepada 533.649 KPM peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat.

Berikut rinciannya:

- KPM SD sederajat: 240.966 peserta didik
- KPM SMP sederajat: 152.854 peserta didik
- KPM SMA sederajat: 50.843 peserta didik
- KPM SMK: 87.906 peserta didik
- PKBM: 1.090 peserta didik.

Namun, banyak juga KPM yang mengeluhkan tidak mendapatkan pencairan dana bansos KJP Plus tahap 1 periode Agustus karena status penerima yang tiba-tiba dibatalkan karena verifikasi data gagal.

Penyebab kegagalan verifikasi, di antaranya KPM dianggap sudah mampu atau sejahtera, memiliki harta bergerak seperti mobil atau motor lebih dari dua, menggunakan daya listrik rumah sebesar 1.300 VA, alamat domisili KPM tidak ditemukan, dan sebagainya.

Namun, banyak KPM mengeluhkan verifikasi lapangan yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan mulai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah setempat tidak sesuai dengan data sebenarnya.

Salah satu komentar KPM yang mengeluhkan adanya pembatalan status penerima KJP Plus hingga tidak terdaftar karena hasil verifikasi data yang tidak sesuai.

"Min, kalau status data anak tidak ditemukan kenapa ya? Anak saya KJP-nya tidak cair sampai sekarang, mohon penjelasannya min," tulis akun Instagram @wida****07 dikutip AyoJakarta.com dari unggahan feed Instagram @disdikdki.

Pihak admin Instagram @disdikdki memberikan solusi untuk para KPM untuk membuat pengaduan terkait ketidaksinkronan hasil verifikasi data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Jika KPM merasa ada ketidaksesuaian kelayakan verifikasi calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2024 maka bisa mengajukan sanggahan dengan mengisi formulir pada tautan https://tiny.cc/formtanggapankelayakankjp.

Selain itu, orang tua/wali (SD dan SMP sederajat) dan peserta didik mandiri (SMA/SMK sederajat) juga dapat mengajukan ulang penerima KJP Plus agar dapat menerima pencairan di periode berikutnya.

Orang tua atau wali jenjang SD dan SMP sederajat dan murid jenjang SMA/SMK sederajat dapat menghubungi pihak sekolah masing-masing untuk melakukan pengajuan ulang KJP Plus.

Nantinya pihak sekolah akan melakukan pendataan ulang dengan memberikan formulir yang bisa diisi oleh orang tua/wali atau peserta didik untuk mengajukan ulang penerimaan KJP Plus.

Orang tua/wali atau peserta didik juga wajib menyerahkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) jika belum terdaftar di DTKS.

Setelah proses pendataan, nantinya pihak sekolah akan melakukan kunjungan ke rumah calon peserta KJP Plus untuk melakukan monitoring atau pengecekan sebagai rekomendasi atau usulan pengajuan ulang KJP Plus.

Jika verifikasi data lapangan berhasil maka KPM tersebut akan menerima kembali pencairan dana bansos KJP Plus untuk periode berikutnya.

Bagi peserta didik yang ingin mengetahui daftar penerima dan status pencairan dana KJP Plus tahap 1 2024 periode Agustus dapat mengecek melalui laman resmi kjp.jakarta.go.id. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti

News Update

Nasional 03 Jun 2026, 22:20 WIB

Aturan Baru Cukai Rokok dan Kemasan Polos, Sanggupkah 6 Juta Pekerja Tembakau Bertahan?

Layer baru cukai 2026 & aturan kemasan polos ancam industri rokok legal. Kebijakan ini dinilai memicu PHK masif bagi 6 juta pekerja & petani. Ahli desak penguatan hukum nyata, bukan regulasi baru.

Pendidikan 03 Jun 2026, 21:51 WIB

UIC Creative Showcase 2026 bertema “The Great Britain Festival in Indonesia” Saatnya Unjuk Gigi di Negeri Inggris Raya

UIC College, dibawah naungan USG Education Group menggelar UIC Creative Showcase 2026 bertema "The Great Britain Festival in Indonesia".

Nasional 03 Jun 2026, 20:58 WIB

Dilema Cukai Rokok 2026, Mengapa Produsen Legal Merasa Dikorbankan oleh Layer Baru Menkeu?

Rencana layer baru cukai 2026 untuk akomodasi rokok ilegal dinilai tidak adil bagi pabrikan patuh. Kebijakan ini memicu moral hazard, ancam pangkas Rp150 T kas negara, dan rontokkan industri legal.

Bisnis 03 Jun 2026, 20:40 WIB

BTN Perluas Program Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu ke 8 Provinsi

BTN berkolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri Kudus untuk mendorong pengurangan emisi dan pengelolaan sampah bernilai ekonomi.

Nasional 03 Jun 2026, 19:24 WIB

Dampak Kenaikan Harga Bioetanol Terhadap Program Mandatori B50 2026

Target mandatori B50 RI pada 2026 untuk stop impor solar terancam kenaikan harga bioetanol (Rp8.062/liter). Lonjakan akibat pelemahan kurs rupiah ini berisiko membengkakkan beban subsidi energi negara

News 03 Jun 2026, 17:51 WIB

Kasus Jual Beli SPPG? Mantan Petinggi BGN: Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Ditahan Kejagung!

Setelah dicopot, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dibawa ke mobil pada Rabu, 3 Juni 2026.

Nasional 03 Jun 2026, 17:24 WIB

Ironi Transisi Energi, Saat Kurs Rupiah Rp17.000 Ikut Mengerek Harga Biodiesel dan Bioetanol

Transisi energi Indonesia terganjal kurs rupiah di atas Rp17.000/USD. Meski bahan baku lokal, biaya konversi bioetanol & biodiesel Juni 2026 pakai denominasi dolar AS, bikin harga BBN rapuh & mahal.

Pendidikan 03 Jun 2026, 17:18 WIB

SPMB SMP DKI Jakarta 2026 Resmi Dibuka, Simak Persyaratan dan Batas Waktu Verifikasi Akun

Tahapan prapendaftaran SPMB Jakarta 2026 ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 10 Juni 2026.

Otomotif 03 Jun 2026, 17:05 WIB

Awas Ketinggalan! Program Pemutihan Pajak dari Bapenda DKI Hanya 3 Bulan Saja Loh, Catat Tanggalnya Ya...

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memberikan keringanan untuk penghapusan sanksi PKB dan BBNKB mulai 1 Juni 2026.

Nasional 03 Jun 2026, 16:27 WIB

Siapa Saja Sosok Pimpinan Baru di Badan Gizi Nasional? Intip Profilnya

Presiden Prabowo rombak total pimpinan Badan Gizi Nasional akibat program Makan Bergizi Gratis rapor merah (20rb kasus keracunan & 98% dapur ilegal). Nanik S. Deyang ditunjuk jadi Kepala BGN baru.

Nasional 03 Jun 2026, 15:42 WIB

Badan Gizi Nasional Diguncang Geledah Kejagung dan Perombakan Total, Ada Apa?

Presiden Prabowo copot Kepala BGN Dadan Hindayana akibat rapor merah program Makan Bergizi Gratis (20 ribu kasus keracunan). Kantor BGN pun digeledah Kejagung terkait dugaan korupsi dan unit ilegal.

Bisnis 03 Jun 2026, 15:18 WIB

Gandeng Pertamina Patra Niaga JBB, Kelompok Kampung Sirih Mandiri Finansial Berkat Bisnis Ecoprint

Pertamina Patra Niaga Regional JBB gelar Pelatihan Ecoprint di Kampung Sirih Serpong demi bangun ekonomi sirkular dan SDGs.

Teknologi 03 Jun 2026, 15:17 WIB

Fitbit Air Resmi Meluncur, Gelang Pintar Google Tanpa Layar dan Bebas Biaya Langganan

Google merilis Fitbit Air, gelang kesehatan tanpa layar seberat 12 gram seharga Rp2,6 juta. Berfitur lengkap, tahan air 50m, baterai 7 hari, dan tanpa biaya langganan bulanan untuk fitur intinya.

Gadget 03 Jun 2026, 14:43 WIB

In This Economy, Infinix HOT 70 Hadir dengan Harga Murah Meriah tapi Spesifikasi Mengejutkan

Infinix HOT 70 hadir dengan bodi tipis 7,49mm, baterai 6000mAh, Helio G100, dan kamera 50MP yang bagus. Meski layar masih HD, David GadgetIn merekomendasikan varian 4/128GB (Rp2,2 juta).

Viral 03 Jun 2026, 14:04 WIB

KPID DKI Jakarta Respons Kasus Viral Tayangan JakTV yang Jadi Sorotan Publik

Sebagai bentuk respons laporan dari warganet mengenai siaran JakTV pada Senin (1/6) sekitar pukul 09.12 WIB yang menuai sorotan publik.

Metropolitan 03 Jun 2026, 13:43 WIB

Daerah Luar DKI Bisa Daftar! Pemprov Jakarta Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Langit-langit di 2 Rumah Sakit Ini

Sudah berlangsung sejak tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta kembali gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Langit-langit, kini bertajuk Bakti Kesehatan Lima Abad Jakarta.

Jakarta Selatan 03 Jun 2026, 13:35 WIB

Paling Banyak Bulan April, Sudinhub Jakarta Selatan Tindak 1.337 Kendaraan yang Lakukan Pelanggaran Lalu Lintas!

Sebanyak 1.337 kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas berhasil diamankan oleh Suku Dinas Pehubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan dalam kurun waktu 5 bulan hingga Mei 2026.

Jakarta Barat 03 Jun 2026, 13:27 WIB

Upaya Kurangi Bau Sampah, Kelurahan Duri Jakarta Barat Lakukan Uji Coba Penggunaan Cairan Eco Lindi!

Upaya untuk mengurangi dampak bau dari sampah, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat lakukan uji coba pemanfaatan cairan eco lindi di depo sampah Jalan Duri Utara III pada Rabu, 3 Juni 2026.

News 03 Jun 2026, 13:19 WIB

Bukan Ahli Gizi Seperti Dadan Hindayana, 3 Profil Kepala dan Wakil BGN Terbaru dari Mantan Jurnalis Tabloid, hingga Ekonom Senior

Profil dan jejak karier Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.