KJP Plus Tahap I Telah Cair 4 Juli 2024 Tapi Masih Tersendat Proses Verifikasi? Cek Besaran dan Solusinya Disini!

KJP Plus 2024
KJP Plus 2024

AYOJAKARTA.COM - Bantuan Sosial KJP Plus Tahap I Tahun 2024 diumumkan telah cair sejak tanggal 04 Juli 2024, namun lagi- lagi tak sedikit Masyarakat mengeluh dengan berbagai masalah termasuk proses verifikasi yang masih menunggu.

Proses verifikasi dalam pencairan dana Pendidikan bansos KJP Plus ini merupakan proses yang penting, namun banyak Masyarakat yang mengeluhkan proses verifikasi yang masih menunggu alias stuck tidak ada proses selanjutnya.

Namun dikutip dari akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 ini telah cair sejak tanggal 4 Juli 2024, lantas berapa besaran yang akan diterima para peserta didik jenjang SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ Ma, SMK, atau PKBM?

“Ko punya saya udah 3 bulan belum turun-turun, masih stuck di proses verifikasi dinas Pendidikan,” tulis akun bernama Nia.

Baca Juga: Status KJP Plus Tahap 1 Gelombang 2 Masih Proses Verifikasi Dinas, Bantuan Bakal Gagal Cair? Jangan Panik Ini Penjelasannya

“Yailah gue masih tahap verifikasi dinas mulu, kapan selesainya woi? Mana keadilanya? Yang masih tahap verifikasi udah butuh banget, sekarang udah mau tahun ajaran baru!!! Tolong dipercepat”, tulis netizen lain yang dikutip dari akun instagram @upt.p4op tanggal 5 Juli 2024.

“Yang masuk verifikasi dari mei kapan keluar nya? Perasaan tahun tahun ahok ga gini deh,” tulis netizen lain.

“Gelombang 2 kapan?? Udah 3 bulan loh verifikasi terus emang yang nugasin buat KJP cuman 1 orang? Kan banyak staffnya”, tulis netizen lain.

Baca Juga: Tips Android: Cara Sembunyikan Foto di Galeri HP Samsung Tanpa Aplikasi Tambahan, Cukup Aktfikan Fitur Ini

“Ya Allah gimana dengan yang gelombang 2 masih verifikasi min, ga adil banget udah 3 bulan loh,” tulus Cidevi.

Itulah Sebagian komentar yang ada pada postingan pengumuman KJP Plus Tahap I Tahun 2024 cair tanggal 4 Juli 2024.

Dimana postingan tersebut terdapat seribu lebih komentar dengan 4 ribu lebih like atau suka.

Banyaknya Masyarakat yang mengeluhkan permasalah pencairan bansos KJP plus Tahap I Tahun 202 yang telah cair tanggal 4 Juli kemari, Dinas Pendidikan Jakarta menghimbau untuk selalu mengecek secara berkala terkait bansos ini, atau para penerima dapat mendatangkan secara langsung 11 posko pelayanan yang telah disediakan.

Baca Juga: 19 Prodi S1 Arsitektur Terbaik versi Asia University Rangkings 2024, UI Tembus Top 200 Dunia!

Selain itu, untuk mengetahui proses verifikasi lebih lanjut dan cara cek penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2024, Anda dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi kjp.jakarta.go.id.

Di Dalam laman website tersebut, Anda juga dapat menuliskan berbagai keluhan termasuk proses verifikasi yang masih menunggu.

Sedangkan untuk besaran KJP Plus Tahap I yang cair pada tanggal 4 Juli 2024 adalah;

Baca Juga: 19 Prodi S1 Arsitektur Terbaik versi Asia University Rangkings 2024, UI Tembus Top 200 Dunia!

SD/ MI

· Biaya rutin per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 135 ribu

· Biaya berkala untuk peserta didik sebesar Rp 115 ribu

· Tambahan SPP untuk Swasta per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 130 ribu

· Jumlah penerima 207.286 peserta didik

SMP/ MTS

· Biaya rutin per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 185 ribu

· Biaya berkala untuk peserta didik sebesar Rp 115 ribu

· Tambahan SPP untuk Swasta per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 170 ribu

· Jumlah penerima 131.054 peserta didik

Baca Juga: 5 Tips Tingkatkan Daya Ingat saat Belajar, Mana yang Sudah Kamu Terapkan?

SMA/ MA

· Biaya rutin per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 235 ribu

· Biaya berkala untuk peserta didik sebesar Rp 185 ribu

· Tambahan SPP untuk Swasta per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 290 ribu

· Jumlah penerima 40.301 peserta didik

Baca Juga: 5 Tips Tingkatkan Daya Ingat saat Belajar, Mana yang Sudah Kamu Terapkan?

SMK

· Biaya rutin per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 235 ribu

· Biaya berkala untuk peserta didik sebesar Rp 215 ribu

· Tambahan SPP untuk Swasta per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 240 ribu

· Jumlah penerima 76.603 peserta didik

PKBM

· Biaya rutin per bulan untuk peserta didik sebesar Rp 185 ribu

· Biaya berkala untuk peserta didik sebesar Rp 115 ribu

Baca Juga: Tahap SKD Sekdin IPDN 2024 Digelar Sebentar Lagi: Segini Skor Aman Lolos SKD IPDN Tiap Provinsi

· Jumlah penerima 899 peserta didik

Sebagai informasi terkait penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai sebesar Rp 100 ribu setiap bulan oleh penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2024.

Sedangkan sisa dari biaya rutin tersebut dapat digunakan secara non tunai setiap bulan oleh peserta didik untuk pemenuhan kebutuhannya.

Itulah informasi terkait pencairan bansos Pendidikan KJP Plus Tahap I Tahun 2024 yang telah cair tanggal 4 Juli 2024.***

Baca Juga: 6 Trik Bahasa Tubuh yang Membuatmu Lebih Atraktif dan Bikin Orang Lain Tertarik denganmu, Apa Saja?

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KJP Plus Tahap I
# besaran
# solusi
# Verifikasi

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.