Kabar Gembira! Pemerintah Menyetujui Kartu KIS Mulai Terisi Bansos dengan Total hingga Rp5 Juta

Ilustrasi. Pemegang kartu KIS berpeluang mendapat berbagai bansos termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainnya senilai total Rp5 juta.
Ilustrasi. Pemegang kartu KIS berpeluang mendapat berbagai bansos termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainnya senilai total Rp5 juta.

AYOJAKARTA.COM -- Kabar baik bagi para penerima BPJS gratis! Ternyata di dalam kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) terdapat bantuan sosial (bansos) yang bisa Anda manfaatkan.

Pemegang kartu KIS berpeluang mendapat berbagai bansos termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainnya senilai total Rp5 juta.

Kartu KIS, yang sering disebut sebagai "kartu Jokowi" karena diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga: Pemilik KIS PBI Ketiban Rezeki! Bansos Senilai Rp5 Juta Siap Disalurkan, Simak Kriterianya di Sini

Kartu ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk untuk penyakit berat seperti jantung dan cuci darah, tanpa harus membayar biaya yang mahal.

Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube INFO BANSOS, pada Jumat, 28 Juni 2024, berikut program bansos kartu KIS.

Bansos yang Tersedia dalam Kartu KIS

Bagi penerima JKN-KIS, kartu ini adalah hadiah di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan menjadi kenang-kenangan saat beliau pensiun.

Kartu KIS merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan.

Baca Juga: KKS Bansos Tidak Berlaku? Jangan Khawatir! Ini Penyebab dan Solusi yang Harus Kamu Ketahui

Bansos PBI Jaminan Kesehatan diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Jika seseorang tercoret dari data DTKS, maka semua bansos dari pemerintah akan ikut terhapus.

Kriteria Penerima Bansos PBI Jaminan Kesehatan

  1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau Pimpinan lembaga terkait.
  2. Hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS dan diverifikasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
  3. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota, menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.
  4. Menteri Kesehatan (Menkes) mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan atau KIS.

Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Positif Cair Menjelang Akhir Juni, 3 Daerah Ini Sudah Ada Jadwal Pencairan

Untuk meningkatkan akurasi data penerima Bansos PBI, Kementerian Sosial memastikan integrasi antara DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil. Data yang tidak sesuai dengan NIK di Dukcapil tidak bisa menerima bantuan.

Peluang Mendapatkan Bansos Lain

Karena sudah terdaftar di DTKS, penerima KIS PBI berpeluang mendapatkan beberapa Bansos dari pemerintah yang bisa dicairkan secara bersamaan dalam satu periode penyaluran. Berikut adalah beberapa bantuan sosial yang bisa didapatkan:

  1. Program Sembako BPNT: Senilai Rp 200.000 per bulan, dicairkan secara rutin.
  2. BLT: Diberikan saat ada peristiwa atau bencana tertentu, seperti pencairan bantuan Rp 600.000 untuk alokasi Juni hingga September.
  3. Bantuan PKH: Untuk kategori anak sekolah, balita, dan lansia, dengan nilai bantuan bervariasi.
  4. Bantuan Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara): Bantuan modal usaha maksimal Rp 5 juta, beserta pendampingan usaha.

Baca Juga: 1 Hari Lagi Batas Akhir Pengusulan Bansos PKH Tambahan Rp500 Ribu Khusus 13 Daerah Ini, Mana Saja?

Memahami manfaat dan potensi bantuan sosial yang ada dalam kartu KIS sangat penting bagi penerima BPJS gratis.

Dengan mengetahui bahwa kartu KIS adalah bagian dari program bantuan sosial pemerintah, penerima dapat lebih memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tetap terdaftar di DTKS adalah kunci untuk terus menerima berbagai bantuan sosial yang tersedia.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kartu KIS
# BLT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.