Bocoran KJP Plus Tahap 1 2024 Gelombang 2, Diprediksi Bakal Cair di Tanggal Ini, Siap-siap Ambil di Bank DKI

Bocoran Pencairan KJP Plus Tahap 1 2024 Gelombang 2
Bocoran Pencairan KJP Plus Tahap 1 2024 Gelombang 2

AYOJAKARTA.COM - Masyarakat DKI Jakarta saat ini kembali menantikan penyaluran dana bantuan KJP Plus tahap 1 gelombang 2 tahun 2024.

Sedikit informasi, KJP Plus merupakan singkatan dari Kartu Jakarta Pintar yaitu sebuah program bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk bidang pendidikan.

Para penerima manfaat bantuan KJP Plus ini adalah para peserta didik dari jenjang SD hingga SMA yang khusus tinggal do wilayah DKI Jakarta saja.

Namun tidak semua peserta didik di wilayah DKI Jakarta bisa menjadi penerima bantuan KJP Plus ini melainkan hanya yang terdaftar dalam DTKS.

Baca Juga: Tes IQ: Kemampuan Observasimu Kurang Baik? Temukan 3 Perbedaan pada Gambar Pasangan Ini

Besaran dana bantuan KJP Plus yang diterima oleh para peserta didik juga variatif bergantung pada jenjang sekolah masing-masing.

Berikut rincian besaran dana KJP Plus berdasarkan jenjang sekolah yang dikutip dari akun Instagram @upt.p4op pada Selasa (25/6/2024).

Jenjang SD/MI

  • Biaya rutin per bulan: Rp135 ribu.
  • Biaya berkala per bulan: Rp115 ribu.
  • Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp130 ribu.
  • Jumlah penerima: 207.286 peserta didik.

Baca Juga: 6 Jurusan S1 Sepi Peminat di Universitas Diponegoro (UNDIP) Jalur Mandiri, Ada yang Cuma 80 Pelamar!

Jenjang SMP/MTs

  • Biaya rutin per bulan: Rp185 ribu.
  • Biaya berkala per bulan: Rp115 ribu.
  • Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp170 ribu.
  • Jumlah penerima: 131.054 peserta didik.

Jenjang SMA/MA

  • Biaya rutin per bulan: Rp235 ribu.
  • Biaya berkala per bulan: Rp185 ribu.
  • Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp290 ribu.
  • Jumlah penerima: 44.301 peserta didik.

Jenjang SMK

  • Biaya rutin per bulan: Rp235 ribu.
  • Biaya berkala per bulan: Rp215 ribu.
  • Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp240 ribu.
  • Jumlah penerima: 76.603 peserta didik.

Baca Juga: 10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UI GreenMetric World University Rankings: UI, UNDIP, UGM Masuk Top 30 Global

-        PKBM

  • Biaya rutin per bulan: Rp185 ribu.
  • Biaya berkala per bulan: Rp115 ribu.
  • Tambahan SPP untuk swasta per bulan: -
  • Jumlah penerima: 899 peserta didik.

Lantas, kapankah pencairan dana bantuan sosial KJP Plus untuk gelombang 1 tahap 2 tahun 2024?

Menjawab pertanyaan tersebut, apabila mengacu pada pencairan tahap 1 gelombang 1, kemungkinan diprediksi pencairan akan dilakukan pertengahan bulan Juli 2024.

Hal itu mengacu pada pencairan KJP Plus tahap 1 gelombang 1 yang dilakukan mulai tanggal 13 Juni 2024 kemarin.

Namun perlu dicatat bahwa informasi tersebut hanya sebatas prediksi saja, untuk kepastiannya penerima manfaat bisa memantau pengumuman pencairan di platform resmi Pemprov DKI Jakarta salah satunya Instagram @upt.p4op.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan
# KJP Plus
# DKI Jakarta
# DKI Jakarta

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.