Pemegang KIS dan BPJS Bisa Dapat Bansos PKH-BPNT, Begini Caranya

Bantuan sosial (bansos) PKH tahap 3 periode salur Mei-Juni akhirnya resmi dicairkan oleh Kemensos.
Bantuan sosial (bansos) PKH tahap 3 periode salur Mei-Juni akhirnya resmi dicairkan oleh Kemensos.

AYOJAKARTA.COM — Pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bisakah pemegang BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga bisa mendapatkan bansos lainnya seperti PKH dan BPNT?

Bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk memanfaatkannya?

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Pendamping Sosial, Minggu, 26 Mei 2024, berikut penjelasannya.

Baca Juga: Rezeki Akhir Bulan! PKH Mei-Juni dan 6 Bansos Cair Serentak via KKS, Bank Himbara, dan Kantor Pos

Apa Itu Kartu Indonesia Sehat (KIS)?

KIS atau BPJS Kesehatan adalah program pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. KIS terbagi menjadi dua kategori:

  • Mandiri: Iuran dibayarkan sendiri oleh peserta.
  • Gratis: Iuran dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemegang KIS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sudah menerima bantuan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan gratis. Namun, ada juga jenis bantuan sosial lainnya yang dapat diterima, seperti PKH dan BPNT.

Baca Juga: Hari Ini Ada Saldo Masuk Rp150.000 di KKS BRI dan Rp500.000 BNI Milik KPM, Bansos Apa?

Jenis Bantuan Sosial dan Kriteria Penerimanya

  • PKH (Program Keluarga Harapan): Bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas atau lansia.
  • BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai): Bantuan berupa bahan pangan yang diberikan kepada keluarga miskin setiap bulan.

Baca Juga: Bansos Cair Bertubi-tubi! Bukan Hanya PKH Mei-Juni yang Cair di 2 Bank Penyalur, Bansos MRP Hari Ini juga Cair di 5 Wilayah

Bagaimana Memperoleh Bansos PKH dan BPNT bagi Pemegang KIS?

  • Terdaftar di DTKS: Pemegang KIS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat biasanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, untuk memastikan, pemegang KIS dapat mengecek status melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.
  • Mengusulkan Diri: Jika belum terdaftar di DTKS, pemegang KIS bisa mengusulkan diri melalui desa atau kelurahan setempat. Operator SIKS-NG di desa atau kelurahan akan membantu mengajukan data.
  • Memastikan Kelayakan: Pemegang KIS yang memenuhi kriteria kelayakan (seperti yang ditetapkan untuk PKH dan BPNT) dapat mengusulkan nama untuk dimasukkan dalam daftar penerima bansos melalui musyawarah desa atau kelurahan.

Baca Juga: Status SIKS-NG Bansos PKH Mei-Juni 2024 Sudah SI: tapi Mohon Maaf KKS BRI, BNI, dan Mandiri Bersabar Dulu

Prosedur Pengusulan

  • Usulan penerima bansos biasanya dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan untuk memastikan kelayakan.
  • Data yang telah diusulkan akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak terkait sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
  • Pemohon bisa memantau status usulan melalui website cekbansos.kemensos.go.id atau melalui operator desa/kelurahan.

Pemegang KIS harus memastikan data selalu diperbarui. Ini penting untuk menjaga kelayakan dalam menerima bantuan sosial lainnya.

Data yang tidak diperbarui dapat mengakibatkan tertundanya atau bahkan hilangnya kesempatan untuk menerima bansos.

Pemegang BPJS KIS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah berpotensi untuk menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT, asalkan terdaftar di DTKS dan memenuhi kriteria kelayakan.

Dengan mengusulkan diri melalui desa atau kelurahan setempat dan memastikan data selalu diperbarui, kesempatan untuk menerima bantuan sosial tambahan akan lebih besar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KIS
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.