HORE! Ada Saldo Masuk di KKS Merah Putih Rp600 Ribu, BLT Mitigasi Risiko Pangan Resmi Sudah Cair?

Illustrasi. BLT Mitigasi Risiko Pangan
Illustrasi. BLT Mitigasi Risiko Pangan

AYOJAKARTA.COM - Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang saat ini sedang ditunggu-tunggu kapan akan cair yaitu BLT Mitigasi Risiko Pangan.

BLT Mitigasi Risiko Pangan termasuk dalam bantuan sosial (bansos) tambahan yang disebut sebagai pengganti dari BLT El Nino pada tahun 2023.

Periode penyaluran dari BLT Mitigasi Risiko Pangan akan cair selama 3 bulan sekaligus dengan alokasi Januari hingga Maret 2024.

Baca Juga: Pemutihan BI Checking Tanpa Bayar Hutang Apakah Bisa? Cek Kebenarannya di Sini

Adapun besaran dana bansos yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Rp200 ribu per bulan.

Artinya, KPM berhak untuk mendapatkan dana bansos dalam satu kali pencairan sebesar Rp600.000.

Proses pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dilakukan melalui dua cara, pertama melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan juga melalui PT Pos Indonesia.

Apakah Anda termasuk KPM dari BLT Mitigasi Risiko Pangan? Berikut ini cara mengecek data diri apakah kamu termasuk penerima bansos ini atau tidak:

Baca Juga: Bentuk Jempol Bisa Ungkap Sikap Asli Kamu, Perfeksionis, Pekerja Keras atau Kreatif? Cari Tahu Jawabannya di Sini

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan informasi seperti nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan.

3. Isi nama Penerima Manfaat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kode verifikasi.

4. Cari data Anda.

Melalui tayangan YouTube Yoga Faradika yang sering membagikan informasi terkait pencairan dana bansos, saat ini banyak KPM yang mengunggah struk pencairan dana sebesar Rp600 ribu yang masuk di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS merah putih.

Postingan tersebut ramai dan viral, khususnya yang beredar di grup media sosial Facebook.

Namun, setelah di cek faktanya ternyata saldo yang masuk dalam KKS merah putih dan yang diunggah oleh KPM adalah pencairan bansos reguler BPNT Tahap 2 alokasi 3 bulan yaitu Januari-Maret 2024.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Apakah Kamu Punya Masa Depan yang Cerah? Pertama Kali Kamu Lihat Daun atau Burung

Artinya, dana bansos yang cair adalah untuk KPM yang belum mendapatkan pencairan BPNT pada tahap pertama.

Untuk saat ini, status SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dari BLT Mitigasi Risiko Pangan memang sudah mulai diproses dan muncul menunya.

Akan tetapi, dalam pantauan di SIKS-NG belum ada status dari cek rekening, SPM, SPD2, SI, dan top up.

Maka dari itu, BLT Mitigasi Risiko Pangan hingga saat ini belum cair dan bagi KPM harap bersabar untuk menunggu proses penyaluran dana yang kemungkinan akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024.

Demikian informasi terkait bansos yang cair di KKS Rp600 ribu yang ternyata bukan BLT Mitigasi Risiko Pangan melainkan BPNT tahap 2. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# cair
# cair
# BPNT tahap 2
# KKS merah putih

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.