Suami Masuk Blacklist BI Checking karena Kredit Macet, Apakah Bisa Ajukan KUR BRI 2024 Pakai Nama Istri? Simak Penjelasannya di Sini!

Ilustrasi Pengajuan KUR BRI
Ilustrasi Pengajuan KUR BRI

AYOJAKARTA.COM – Masuk blacklist (daftar hitam) BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK?

Jika terdaftar blacklist BI Checking maka orang tersebut tidak akan bisa mengajukan pinjaman atau kredit ke lembaga jasa keuangan seperti bank hingga perusahaan leasing.

Apabila suami masuk blacklist BI Checking karena ada kredit macet, apakah bisa mengajukan KUR BRI 2024 menggunakan nama istri atau sebaliknya?

Tentu saja pasti ada calon debitur yang memiliki permasalahan seperti di atas.

Baca Juga: BPNT Alokasi 3 Bulan Sudah Bisa Dicairkan, PT Pos Indonesia Hanya Beri Waktu Sampai Tanggal Ini

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Dunia Marketing pada Kamis 14 Maret 2024, jika suami atau istri memiliki kredit jelek sebelumnya dan belum lunas kemudian ingin mengajukan kredit seperti KUR BRI 2024 maka tidak akan disetujui.

Hal ini dikarenakan pengajuan kredit akan dicek dalam satu keluarga, misalnya yang mengajukan KUR BRI istri maka skor kredit suami akan dicek dalam sistem.

Maka dari itu, ketika suami misalnya memiliki histori kredit yang jelek maka istrinya otomatis tidak bisa pengajuan di bank manapun khususnya bank BUMN seperti Mandiri, BRI dan BNI.

Maka dari itu, jika pernah macet dan masih memiliki tunggakan utang, sebaiknya dibayarkan terlebih dahulu agar tidak sampai masuk blacklist BI Checking sehingga tak bisa mengajukan KUR BRI 2024.

Baca Juga: Loker BUMN 2024: Bank Mandiri Buka Lowongan yang Bisa Dilamar Usia 27 Tahun, Cek Keahlian yang Dibutuhkan!

Jika tunggakan kredit macet sudah dilunasi apakah bisa mengajukan KUR BRI 2024?

Jika tunggakan sudah lunas maka ada kesempatan masih bisa mengajukan kredit kembali, tapi harus memastikan apakah histori kredit masih ada atau tidak.

Hal ini penting karena biasanya histori kredit bisa hilang setelah dua tahun.

Setelah kolom-kolom histori atau BI Checkingnya sudah hilang maka ada kemungkinan bisa mengajukan kredit kembali.

Baca Juga: 5 Kota Tertinggi di Dunia, Ada yang Melebihi 3000 Meter dari Permukaan Laut

Pihak bank biasanya akan membantu memberikan kredit dengan limit yang kecil terlebih dahulu baru jika lancar bisa mengajukan dengan nominal lebih tinggi.

Berbeda kasus jika nasabah pernah macet dan tidak terbayarkan.

Meskipun sudah lebih dari dua tahun dalam riwayat kredit masih keluar BI Checking dengan keterangan tidak lunas sampai dihapusbukukan.

Perlu diingat bahwa syarat penting pengajuan kredit di bank BUMN seperti BRI, BNI, maupun Mandiri adalah BI Checking harus baik antara suami maupun istri.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kredit macet
# Blacklist
# BI Checking
# KUR
# Istri
# suami
# BUMN
# BRI
# 2024
# OJK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.