ALHAMDULILLAH! Bantuan MRP Tahap Kedua Februari 2024 Sudah Mulai Cair, KPM Full Senyum

Bansos pemerintah MRP (Mitigasi Risiko Pangan) tahun 2024 sekarang menjadi bantuan sosial paling ditunggu pencariannya.
Bansos pemerintah MRP (Mitigasi Risiko Pangan) tahun 2024 sekarang menjadi bantuan sosial paling ditunggu pencariannya.

AYOJAKARTA.COM -- Bantuan MRP tahap kedua Februari 2024 telah mulai dicairkan secara bertahap di berbagai daerah.

Hal ini merupakan berkah bagi para KPM yang baru menerima bantuan MRP-nya. Sementara, bagi yang belum menerima, diharapkan untuk bersabar.

Proses penyaluran bantuan MRP tahap kedua Februari 2024 dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting.

Baca Juga: Hari Ini Saldo Bansos Masuk Rp200 Ribu, BPNT Tahap 2 2024 Sudah Cair Kamu Sudah Terima?

Salah satunya adalah perbedaan antara bantuan berupa barang dan uang tunai.

Bantuan uang tunai, atau yang biasa disebut BLT, memiliki nominal sebesar Rp600.000 untuk alokasi tiga bulan (Januari, Februari, Maret), dengan pencairan dilakukan satu kali.

Sasaran penerima bantuan BLT ini adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat, termasuk KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH.

Perlu dicatat bahwa bantuan BLT bersumber dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga para penerimanya masih sama seperti sebelumnya.

Namun, proses penyalurannya kemungkinan akan dilakukan menjelang atau saat bulan Ramadan.

Baca Juga: Jaksa Maylany Wuwung Yakin Video CCTV di Persidangan Jessica Wongso Original dan Otentik, Rismon Sianipar : Itu Rekayasa Maha Sadis dan Brutal

Sementara itu, bantuan MRP dalam bentuk barang berupa beras sebanyak 10 kg, diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan data P3KE.

Mayoritas penerima bantuan ini adalah yang baru, yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya.

Penyaluran bantuan beras ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari beberapa daerah terpilih.

Proses penyaluran bantuan beras dilakukan melalui mekanisme yang berbeda, tergantung dari pihak Transporter yang bertanggung jawab.

Ada yang menggunakan undangan dengan kode barcode dari PT Pos Indonesia, dan ada juga yang menggunakan undangan dari pihak transporter lainnya tanpa kode barcode.

Baca Juga: Malam Nisfu Syaban 24 Februari 2024: Keistimewaan dan Amalan Sunnah Tahajud

Perlu diingat, setiap undangan sangat penting karena akan digunakan untuk beberapa kali pencairan.

Meskipun pencairan bantuan MRP tahap kedua Februari 2024 telah dimulai, masih ada daerah yang belum mendapatkan penyaluran.

Namun, diharapkan proses penyaluran akan segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mengingat kenaikan harga bahan pokok seperti beras.

Demikianlah informasi penting mengenai bantuan MRP tahap kedua Februari 2024.

Mari kita doakan semoga semua proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Februari 2024
# MRP
# cair
# cair
# tahap 2
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.