Kabar Baik! Ada 2 Bansos yang Akan Cair di Februari 2024, Tapi Bukan BLT El Nino dan PKH

Bantuan Sosial (Bansos)
Bantuan Sosial (Bansos)

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah kembali akan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama periode Januari hingga Maret tahun 2024.

Menurut informasi yang diambil dari channel YouTube Pendamping Sosial pada Kamis, 1 Februari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran sebesar 11,25 triliun telah disiapkan untuk program bantuan sosial bertajuk mitigasi risiko pangan ini.

Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa BLT akan diberikan kepada 18,8 juta KPM dengan besaran bantuan Rp600 ribu per KPM selama 3 bulan.

Baca Juga: CCTV Hasil Rekayasa jadi Rujukan Jaksa Shandy untuk Penjarakan Jessica Wongso, Rismon Sianipar: Menyesatkan!

Dana yang disiapkan mencapai Rp11,25 triliun, berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya.

Anggaran BLT kali ini lebih tinggi dari BLT serupa yang diberikan pada akhir tahun 2023, yakni BLT El Nino, dengan anggaran sebesar Rp7,52 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa BLT mitigasi pangan ini berbeda dengan bantuan sosial beras 10 kg.

Jumlah penerima BLT kali ini mencapai 22 juta KPM dan akan disalurkan mulai Januari 2024 hingga Juni mendatang.

Sementara itu, BLT mitigasi risiko pangan hanya akan disalurkan hingga bulan Maret, dan akan dievaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak.

Meski diumumkan pada akhir Januari, pemerintah memastikan bahwa BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan pada bulan Februari.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan bahwa anggaran APBN disiapkan dengan fleksibilitas untuk mengantisipasi risiko.

Baca Juga: Anggaran Bansos 2024 Naik Rp20 Triliun di Masa Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Diatur dalam Undang-undang APBN

Menko Perekonomian Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa melalui BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah memberikan bantuan selama 3 bulan dengan besaran Rp200.000 per bulan, total Rp600.000 per KPM.

Penyaluran BLT ini dijadwalkan dimulai pada bulan Februari untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret.

Proses penyaluran BLT mirip dengan BLT El Nino pada akhir tahun 2023, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan sebagian melalui tunai melalui PT Pos Indonesia.

Sementara penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg dimulai pada Januari hingga Juni.

Jadi bantuan sosial yang cair pada bulan Februari mencakup dua jenis, yakni BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 per KPM untuk 18,8 juta KPM, dan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg per KPM selama 6 bulan mendatang dengan sasaran 22 juta KPM.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# mitigasi risiko pangan
# BLT El Nino
# Bantuan langsung tunai
# Menteri Keuangan
# Rp600 Ribu
# KPM
# BLT
# Sri Mulyani

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.