Ceria Ramadhan! Bonus Rp500.000 dan Bantuan Beras untuk KPM PKH BPNT di Jawa Timur

Illustrasi. Khusus bagi KPM yang berada di wilayah Jawa Timur dengan komponen lansia dan disabilitas berat, bonus tambahan senilai Rp500.000
Illustrasi. Khusus bagi KPM yang berada di wilayah Jawa Timur dengan komponen lansia dan disabilitas berat, bonus tambahan senilai Rp500.000

AYOJAKARTA.COM - Kabar menggembirakan hadir bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemilik kartu KKS Merah Putih di tahun 2025.

Khusus bagi KPM yang berada di wilayah Jawa Timur dengan komponen lansia dan disabilitas berat, bonus tambahan senilai Rp500.000 sedang dicairkan menjelang Lebaran Idul Fitri.

Bantuan PKH plus ini telah mulai disalurkan sejak tanggal 10 Maret hingga batas akhir 27 Maret 2025 di berbagai daerah.

Baca Juga: THR Lebaran untuk iPhone 16? Ini Prediksi Harganya di Indonesia, Mulai dari Rp11 Jutaan!

Seperti Desa Benculuk, Sraten, Segobang, Labanasem, Sukorejo, Kebaman, Kepundungan, Wringaningagung, dan Temurejo.

Pencairan bonus ini menjadi semacam Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para KPM yang memenuhi kriteria.

Memberikan tambahan dana untuk mempersiapkan kebutuhan selama bulan Ramadhan dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri.

Selain bonus tambahan Rp500.000 untuk KPM PKH plus, pada bulan Maret 2025 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

Bantuan PKH dan BPNT tahap pertama juga telah dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia.

Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, hingga Juni 2025 juga akan segera disalurkan dalam waktu dekat, saat ini masih menunggu pengumuman resmi dan surat pencairan dari pusat.

Baca Juga: Mensesneg Pastikan Percepatan Pengangkatan CPNS 2024, Paling Lambat Juni 2025

Kehadiran bantuan sosial di bulan Ramadhan ini sangat berarti bagi para KPM untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa, sahur, serta mempersiapkan hidangan dan pakaian untuk Lebaran.

Bagi umat Muslim yang sedang berpuasa, bantuan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga tanpa terbebani masalah finansial.

Para KPM PKH dan BPNT juga akan menerima bantuan tambahan berupa beras 10 kg yang diprediksi akan dicairkan antara bulan Maret hingga April setelah Lebaran Idul Fitri.

Bantuan pangan beras ini mencakup alokasi untuk bulan Januari, Februari, hingga Maret dengan total seberat 30 kg beras yang akan diterima oleh para KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima.

Proses penyaluran bantuan beras ini akan berlangsung hingga bulan Juni 2025.

Dengan adanya berbagai bantuan sosial tambahan yang dicairkan pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini.

Diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merayakan Lebaran dengan lebih khidmat dan penuh keberkahan.

Sebagaimana semangat berbagi dan peduli yang menjadi inti dari bulan suci Ramadhan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# lansia dan disabilitas
# Bantuan Beras
# Bantuan Beras
# KPM
# PKH
# BPNT
# Jawa Timur

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.