Harga Beras Naik Tajam, 2 Bansos Ini Antisipasi Kenaikan Harga Beras, Termasuk BLT Mitigasi Risiko Pangan?

Ilustrasi Beras Bulog
Ilustrasi Beras Bulog

AYOJAKARTA.COM - Terkait dengan kenaikan harga beras pasca pemilu 2024, 2 bansos ini disebut bisa antisipasi kenaikan di masyarakat Indonesia, ada BLT Mitigasi Risiko Pangan? 

Harga beras di tahun 2024 melonjak, baik untuk jenis premium maupun medium.

Pada tanggal 16 Februari 2024, harga beras mencapai rekor tertinggi, menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, mengenai ketersediaan pangan.

Baca Juga: Full Senyum! Ada 3 Kabar Gembira KPM Penerima Bantuan Sosial: Beras, BPNT, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan

Beberapa rumor beredar mengenai penyebab kenaikan harga beras, salah satunya adalah akibat inflasi dan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan Bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi memberikan penjelasan mengenai penyebab kenaikan harga beras.

Menurut ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini, produksi beras yang kurang atau cenderung menurun menjadi pemicu utama.

Perubahan iklim ekstrem yang terjadi sejak pertengahan tahun 2002 menjadi faktor utama dalam berkurangnya intensitas produksi beras.

Hal ini menyebabkan gagal panen yang berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Juga: INFO CPNS dan PPPK 2024: Cek Instansi dan Formasi, Jadwal hingga Syaratnya Lengkap!

Menanggapi kenaikan beras, pemerintah mengambil langkah dengan membagikan dua jenis bansos untuk mengantisipasi kondisi perberasan nasional yang fluktuatif.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa program pembagian bantuan pangan beras merupakan solusi dalam menghadapi situasi tersebut.

Salah satu Bansos yang diberikan adalah bantuan beras sebanyak 10 kg setiap bulan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

Langkah ini diambil untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di tengah kenaikan harga yang terjadi.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 kepada keluarga penerima manfaat yang berdampak.

Meskipun rencana pencairan BLT mitigasi risiko pangan sudah dijanjikan akan cair di awal Februari, namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

Baca Juga: 7 Bantuan Sosial yang Tetap Disalurkan hingga Akhir Februari 2024: Cek KPM dan Cara Mendapatkannya di Sini!

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pencairan BLT tersebut mungkin akan ditunda hingga bulan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024.

Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya program Bansos lainnya, seperti BLT El Nino, dengan besaran bantuan Rp200.000 per bulan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam menghadapi kenaikan harga beras dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# iklim
# inflasi
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# harga beras naik
# bantuan tunai
# Bansos
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.