Sempat Tertunda karena Pemilu, KPM Bansos Bisa Mulai Memastikan Status BNBA Sebelum ke Kantor Pos

Sempat Tertunda karena Pemilu, KPM Bansos Bisa Mulai Memastikan Status BNBA Sebelum ke Kantor Pos
Sempat Tertunda karena Pemilu, KPM Bansos Bisa Mulai Memastikan Status BNBA Sebelum ke Kantor Pos

AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah melalui bank Himbara terus melakukan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah.

Dengan demikian, maka para keluarga penerima manfaat pemilik kartu KKS secara bertahap telah dapat menikmati bansos tersebut.

Selain bagi pemegang kartu KKS, penyaluran juga mulai dirasakan oleh keluarga penerima manfaat bansos yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Baca Juga: JUMAT BERKAH! Pagi hingga Malam Ini Bansos BPNT Rp400 Ribu Cair ke Semua Bank KKS, Cek Nama Anda di Sini

Sebagaimana diketahui bersama, pada pertengahan Februari lalu sejumlah bansos melalui Kantor Pos dihentikan sementara karena memasuki masa tenang Pemilu.

Dan sejalan dengan akan berakhirnya rangkaian pesta demokrasi, bansos tersebut bisa kembali dinikmati oleh para KPM.

Karena itu, bagi para KPM bansos yang penyalurannya dilakukan melalui Kantor Pos bisa kembali merasakan manfaatnya.

Namun demikian setiap KPM yang ingin melakukan pencairan juga perlu terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas penunjang.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Jelang Ramadhan 2024 Bansos BPNT Cair, Khusus KKS Bank Mandiri Pencairan Hari Ini, Daerah Mana Saja?

Selain membawa Surat Undangan, KPM bansos via Kantor Pos juga harus menyiapkan KTP asli sebagai bukti pengambilan.

Apabila dalam proses pencairan terdapat kendala, nama KPM yang tercatat di Surat Undangan juga dapat diwakilkan kepada anggota keluarga di dalam Satu Kartu Keluarga.

Mengacu kepada peraturan tersebut, maka KPM yang akan mewakilkan kepada keluarganya harus membawa dokumen tambahan berupa KK asli.

Di samping itu, sebelum melakukan pencairan ke Kantor Pos para KPM juga diminta untuk memberi informasi kepada Pendamping Sosialnya masing-masing.

Baca Juga: SELAMAT! Khusus di Provinsi Ini Bansos PKH dan BPNT Positif Dicairkan ke KKS Bank Berikut, Apakah Wilayahmu?

Langkah tersebut dinilai penting mengingat data calon penerima manfaat atau BNBA juga perlu dilakukan penyesuaian dengan data di Kantor Pos.

BNBA atau By Name By Address merupakan data valid yang dimiliki oleh setiap Pendamping Sosial terkait dengan daftar nama penerima manfaat di suatu wilayah.

Dengan terlebih dahulu mengetahui status BNBA melalui Pendamping Sosial, maka perjalanan KPM bansos ke Kantor Pos tidak akan berujung dengan rasa kecewa.

Oleh karena itu, setiap KPM bansos via Kantor Pos bisa segera melakukan pengecekkan BNBA sebelum mendatangi PT Pos.

Baca Juga: 4 Bank Ini Mulai Cairkan Bansos, KPM Bisa Langsung Cek ATM, Ada Pencairan Sebesar Rp400 Ribu

Bagi Keluarga Penerima Manfaat bansos yang tidak segera melakukan pencairan bantuan, tidak menutup kemungkinan jatah bansosnya akan dikembalikan ke kas negara.

Selain itu, proses penyaluran bantuan Tahap I bulan Januari melalui Kantor Pos juga akan segera dialihkan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Periode Februari-Maret.

Selain BPNT, jenis program bansos yang akan segera dicairkan di dalam waktu dekat melalui Kantor Pos adalah bansos program PKH.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BNBA
# Bantuan Pangan Non Tunai
# PKH
# BPNT
# KKS
# Kantor Pos
# Status
# Bank Himbara
# Data

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.