KPM Program Keluarga Harapan Wajib Tahu, Ternyata Ini Alasan Bansos PIP Belum Diterima

Ilustrasi. Salah satu program bansos yang diterima oleh sebagian KPM PKH adalah Program Indonesia Pintar atau PIP.
Ilustrasi. Salah satu program bansos yang diterima oleh sebagian KPM PKH adalah Program Indonesia Pintar atau PIP.

AYOJAKARTA.COM — Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu segmen masyarakat yang tergolong pra sejahtera.

Karena itu, para KPM Program Keluarga Harapan memiliki sejumlah peluang lebih besar sebagai penerima manfaat program bantuan sosial.

Namun demikian, bantuan sosial yang diterima oleh KPM Program Keluarga Harapan tersebut disesuaikan dengan komponen-komponen bantuan.

Salah satu jenis komponen bantuan sosial yang biasanya diterima oleh para KPM PKH adalah komponen pendidikan anak usia sekolah.

Terkait dengan komponen bantuan tersebut, salah satu program bansos yang diterima oleh sebagian KPM PKH adalah Program Indonesia Pintar atau PIP.

Berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, setiap anak usia sekolah dari KPM PKH berpeluang mendapat bantuan PIP.

Baca Juga: KPM Ini Dapat Tambahan Bansos Rp1,8 Juta

Adapun besaran nominal bantuan dalam bentuk tunai yang akan diterima peserta didik dari KPM PKH, disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa.

Untuk siswa SD atau sederajat mendapat bantuan Rp450.000, SMP atau sederajat sebesar Rp750.000 dan Rp1.800.000 bagi siswa tingkat SMA atau sederajat.

Pada tahun 2023 lalu jumlah nominal bantuan bagi siswa tingkat SMA tercatat sebesar Rp1.000.000, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 80 persen di tahun 2024.

Hingga saat ini, bantuan sosial PIP telah diberikan kepada lebih dari sebanyak tujuh juta siswa dari tingkat SD hingga SMA.

Sehubungan dengan telah cairnya bantuan PIP di sejumlah wilayah, para KPM PKH pemilik komponen pendidikan dapat segera melakukan pemeriksaan.

Namun demikian penting bagi para KPM PKH pemilik komponen usia sekolah untuk memastikan terlebih dahulu status penerima melalui SK Penerimaan.

Baca Juga: HORE! Ada Bansos Tambahan Rp 1,8 Juta Untuk KPM Golongan Ini Lewat Bank Himbara, Cairkan Sekarang Juga!

Selain dengan melakukan pemeriksaan secara daring melalui website resmi PIP, KPM PKH juga dapat bertanya melalui pihak sekolah.

Untuk melakukan pemeriksaan secara daring melalui situs resmi, pastikan KPM PKH telah mempersiapkan NISN siswa serta didampingi orang tua.

Apabila siswa yang bersangkutan tidak terdaftar dalam SK Penerimaan, para KPM PKH juga tidak perlu merasa khawatir.

Sebab program PIP yang disalurkan khusus bagi para KPM PKH pemilik komponen pendidikan juga dilakukan secara bertahap.

Terkait dengan jumlah tahapan penyaluran bantuan PIP bagi KPM PKH pemilik komponen anak usia sekolah, pada tahun 2024 ini akan dilakukan sebanyak tiga kali.

Sesuai dengan kebijakan proses penyaluran tersebut, maka KPM PKH yang anaknya belum terdaftar pada tahap ini tetap berpeluang pada tahap selanjutnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Program Keluarga Harapan
# PIP
# Bansos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.