Selamat! SP2D Pencairan BLT Tahap 2 Susulan untuk KPM di Wilayah Ini Sudah Dijadwalkan, Ada Daerahmu?

Ilustrasi pencairan bansos.
Ilustrasi pencairan bansos.

AYOJAKARTA.COM – Terdapat kabar terbaru yang diinformasikan langsung oleh petugas pendamping sosial terkait pencairan bantuan sosial.

Berdasarkan kabar yang disampaikan oleh petugas, pencairan BLT PKH BPNT tahap 2 susulan sudah mulai dijadwalkan.

Tepatnya, pencairan BLT PKH dan BPNT tahap 2 susulan ini mulai dijadwalkan sejak 17 Mei hingga 29 Mei 2024.

Akan tetapi tidak semua daerah yang sudah ada jadwal pencairan bantuan ini, melainkan khusus untuk beberapa wilayah saja.

Lantas, kira-kira wilayah mana yang dimaksud sudah menjadwalkan pencairan PKH BPNT tahap 2 susulan tersebut?

Baca Juga: Yes! 2 BLT Cair Lagi untuk 402 KPM PKH dan BPNT via Kantor Pos di Daerah Ini, Cek Berkas Persyaratan Pencairannya

Dari keterangan petugas pendamping sosial dalam kanal YouTube DIARY BANSOS, hal ini sejalan dengan adanya data bayar susulan yang diterima oleh para pendamping sosial.

Tepatnya para petugas pendamping sosial yang sudah menerima data bayar tersebut berada di wilayah Banyuwangi.

Data bayar susulan ini adalah untuk pencairan BLT PKH maupun BPNT tahap yang kedua alokasi April-Mei-Juni susulan.

Pencairan BLT PKH BPNT tahap 2 susulan ini untuk proses pencairannya dilakukan secara tunai lewat Kantor Pos Indonesia.

Dari informasi yang disampaikan petugas, untuk untuk masa bayarnya bisa dilakukan tanggal 17 Mei kemarin sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 nanti.

Kemudian untuk surat undangannya sendiri memang tidak dibagikan kepada para KPM yang ada di data bayar kali ini.

Baca Juga: Alhamdulillah! 3 Bansos Cair Serentak via Pos Indonesia dan Rekening KKS, BLT Mitigasi Risiko Pangan Ikut Cair?

Hal itu dikarenakan jumlah para KPM di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini dilaporkan tidak banyak yakni hanya ada 402 KPM saja.

Oleh sebab itu pihak PT Pos Indonesia memang sengaja tidak membagikan surat undangan kepada para KPM.

Informasinya sendiri disampaikan secara berjenjang, bisa melalui pendamping sosial maupun perangkat desa atau kelurahan setempat.

Untuk mengabarkan kepada para KPM yang dimaksud agar bisa mengambil bantuannya langsung ke kantor pos cabang di tempat tinggalnya, KPM cukup dengan membawa KTP asli dan KK asli.

Sedangkan untuk surat undangan ber-barcode sudah ada di kantor pos cabang di tempat tinggal KPM tersebut.

Lantas, apakah ini akan diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia? Tentu jawabannya tidak.

Baca Juga: Alhamdulillah! 2 BLT yang Cair Lewat KKS per Hari Ini, Apakah Salah Satunya Mitigasi Risiko Pangan?

Berdasarkan informasi yang didapatkan, sementara pencairan lewat PT Pos ini hanya berlaku untuk wilayah Banyuwangi, Jawa Timur saja.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia itu juga ada data bayar susulan untuk tahap keduanya.

Akan tetapi kemungkinan untuk masa bayarnya bisa saja saja tidak sama seperti di wilayah Banyuwangi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# BLT
# pencairan

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.