INFO Langsung dari Pusat! Bansos MRP tahun 2024 Resmi Diperpanjang untuk 22 Juta KPM, Cek Periode Salurnya

Bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg periode direncanakan akan disalurkan oleh Pemerintah hingga bulan Desember 2024.
Bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg periode direncanakan akan disalurkan oleh Pemerintah hingga bulan Desember 2024.

AYOJAKARTA.COM -- Bansos MRP Tahap 5 periode bulan Mei kembali dicairkan untuk keluarga penerima manfaat.

Sebanyak 22 juta KPM sebagai target penerima bansos MRP berupa Cadangan Beras Pemerintah 10 kg.

Bansos MRP akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga prioritas miskin hingga kemiskinan ekstrem.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan bansos tambahan berupa Cadangan Beras Pemerintah 10 kg yang dapat disebut juga dengan bantuan Mitigasi Rawan Pangan (MRP).

Baca Juga: 22 Juta KPM Bergembira! Bansos Ini Kembali Dicairkan, Begini Skema Terbarunya

Bansos MRP berupa Cadangan Beras Pemerintah 10 kg ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tercatat dalam data desil P3KE Kemenko PMK.

Data DTKS bukan lagi sebagai syarat utama penetapan penerima bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg.

Jadi KPM PKH dan BPNT belum tentu bisa mendapatkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah 10 kg walaupun telah terdaftar di DTKS Kemensos RI.

Jika KPM tersebut telah tercatat sebagai keluarga miskin ekstrem di data desil 1-4 P3KE Kemenko PMK dipastikan bisa menerima bansos Cadangan Beras Pemerintah 10 kg.

Bansos beras 10 kg ini diberikan kepada 22 juta kepala keluarga dalam satu KK yang sudah dinyatakan layak sebagai penerima bantuan.

Baca Juga: Resmi Diumumkan! 3 Bansos Ini Segera Dihapus, Terakhir Cair 30 Juni 2024, PKH-BPNT Termasuk?

Sebagai informasi, bansos MRP berupa Cadangan Beras Pemerintah 10 kg disalurkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat yang dikategorikan sebagai keluarga prioritas miskin ekstrem.

Dalam penyalurannya, Bapanas yang bekerja sama perum Bulog akan mengalokasi bansos Cadangan Beras Pemerintah 10 kg untuk tiap wilayah atau daerah sesuai jumlah KPM yang menerima.

Lalu bagaimana progres penyaluran bansos Cadangan Beras Pemerintah 10 kg?

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos, penyaluran bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg telah memasuki tahapan kelima periode salur Mei 2024.

Pemerintah masih secara bertahap menyalurkan bansos beras ini di tiap daerah sesuai dengan ketersediaan beras di gudang Bulog dan melihat akses atau lokasi penyaluran bantuan.

Penyaluran bansos MRP ini ditempatkan di titik-titik komunitas baik kantor kelurahan atau balai desa.

Pihak transporter bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat akan membagikan bantuan beras 10 kg ini sesuai daftar penerima yang telah menerima undangan resmi pengambilan bansos.

Baca Juga: Banjir Rezeki! KPM Sumringah! 2 Bansos Ini Masih Terus Dicairkan, Salah Satunya Rp250 Ribu untuk Golongan Ini

Untuk rencana awalnya, bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg akan dibagikan untuk satu semester tahun anggaran 2024 yaitu mulai bulan Januari hingga Juni 2024.

Akan tetapi Pemerintah telah menganggarkan APBN sebesar Rp9 triliun untuk memperpanjang penyaluran bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg ini hingga akhir tahun 2024.

Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal positif terkait akan adanya perpanjangan penyaluran bansos beras 10 kg kepada 22 KPM yang telah terdata di data desil P3KE Kemenko PMK.

"Untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, saya akan berusaha untuk dilanjutkan," ucap Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan saat berkunjung di Gudang Bulog Baru Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024) dikutip AyoJakarta.com dari unggahan video di kanal YouTube Riau TV pada hari Minggu, 9 Juni 2024.

Baca Juga: GAWAT! Resmi Disahkan Presiden Ada 3 Bansos Tunai Akan Dihapus dan Berakhir 30 Juni 2024, Termasuk PKH dan BPNT?

Menurutnya, Pemerintah masih melihat postur APBN dan viskal anggaran dari Kementerian Keuangan apakah memungkinkan untuk melakukan perpanjangan penyaluran bansos MRP Cadangan Beras Pemerintah 10 kg ini.

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait akan adanya perpanjangan penyaluran bantuan sosial berupa cadangan beras Pemerintah 10 kg ini, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa untuk sekarang, Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan penyaluran bansos beras 10 kg ini.

Pemerintah telah memutuskan bahwa Bapanas akan terus menyalurkan bantuan sosial berupa cadangan beras Pemerintah 10 kg ini hingga akhir tahun 2024.

Akan tetapi periode penyalurannya tidak setiap bulan melainkan dua bulan sekali yaitu Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Baca Juga: KPM PKH, BPNT, dan Non DTKS Banjir THR Jelang Idul Adha, 9 Bansos Tancap Gas Cair di KKS, Bank Himbara, dan Kantor Pos

Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam menyokong perekonomian dan menjaga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dengan memberikan bantuan beras Bulog yang berkualitas.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# MRP
# KPM
# Bansos

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.