KKS Merah Putih Tak Terisi Saldo Bansos, Apa Penyebabnya? Cari Tahu di Sini!

Ilustrasi KKS Merah Putih
Ilustrasi KKS Merah Putih

AYOJAKARTA.COM -- Beberapa KPM mengeluhkan bahwa KKS merah putihnya sampai saat ini tak kunjung terisi saldo.

Hal tersebut membuat KPM tak dapat mencairkan bansos yang sudah disalurkan oleh pemerintah.

Bukan tanpa sebab jika KKS Merah Putih tak terisi saldo.

Ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPM sehingga KKS merah putih tak terisi saldo.

Baca Juga: 9 Sebab Bansos PKH dan BPNT Dinonaktifkan, Hari Ini Terpantau Saldo Masuk Rp500 Ribu di KKS

Apa saja penyebab KKS merah putih tak terisi saldo?

Simak informasi selengkapnya di bawah ini.

KKS merah putih atau Kartu Keluarga Sejahtera merupakan rekening yang dikhususkan bagi KPM untuk menerima saldo bantuan.

Penggunanaan KKS dalam penyaluran bansos dilakukan pemerintah agar pencairan bisa dilakukan lebih cepat.

Baca Juga: Saldo Rp600 Ribu Masuk ke Kartu KKS, BLT MRP Akhirnya Cair? Surat Undangan Pencairan Bansos Tambahan Mulai Disalurkan, KPM Bersiap Dapat...

Namun terkadang beberapa KPM tak bisa menarik saldo lewat KKS miliknya.

Biasanya karena tak ada saldo di dalam KKS padahal sedang musim pencairan bansos.

Ada beberapa hal yang menyebabkan KKS merah putih milik KPM tak kunjung terisi saldo dikutip ayojakarta.com dari YouTube Pendamping Sosial pada Rabu 26 Juni 2024.

Baca Juga: Cek Kartu KKS Sekarang, Ada Saldo Masuk! KPM PKH Wajib Kumpulkan 4 Dokumen Ini Sebelum 30 Juni 2024 agar Bansos Cair

1. Menerima Uang Lebih dari Rp10 Juta

Jika kamu menerima uang dengan nominal di atas Rp10 juta dalam satu bulan, maka sistem akan membaca bahwa kamu sudah tergolong keluarga mampu.

Beberapa kasus menyebutkan, bahwa KPM menerima uang lebih dari Rp10 juta yang ditransfer ke rekening KKS.

Setelah itu pada periode pencairan bansos, KPM tersebut tak lagi mendapat bansos alias dicoret karena dianggap sudah mampu.

Baca Juga: KPM PKH-BPNT Sumringah, KKS BRI, BNI, Mandiri, dan BSI Top Up hingga Rp1,8 Juta Hari Ini, Bansos Juli-Agustus Cair Dipercepat?

2. Dikeluarkan dari DTKS Kemensos

Kini pemerintah sedang melakukan pemutakhiran data KPM untuk pencairan bansos di tahap yang selanjutnya.

Beberapa KPM masih akan terus mendapatkan bansos dan beberapa lainnya akan dicoret dari DTKS Kemensos sebagai penerima bansos.

Jika namamu sudah tidak ada di DTKS Kemensos setelah pemutakhiran data, maka KKS merah putih yang kamu miliki tak akan terisi saldo lagi.

Baca Juga: BPNT, PKH dan BLT MRP Belum Cair ke Rekening KKS KPM? Bisa Jadi Namamu di Blacklist Jadi 3 Kriteria Terlarang Dapat Bansos 2024

3. Data Tidak Valid

Masa peralihan data KPM di DTKS Kemensos membuat banyak data KPM tidak valid dan perlu dibenahi.

Banyak data KPM yang tidak sinkron dengan Dukcapil dan Kemensos.

Perbedaan ini membuat data KPM menjadi tidak valid.

Jika keterangan di DTKS Kemensos menunjukan bahwa data KPM tersebut tidak valid, maka KKS tidak akan terisi saldo.

Baca Juga: Rezeki H-1 Idul Adha! Ada Bansos Cair di Kartu KKS, Benarkah BLT Mitigasi Sudah Cair?

4. Anggota Keluarga Memiliki Gaji UMK dan BPJS Ketenagakerjaan

Syarat menerima bansos adalah tidak satu KK atau Kartu Keluarga dengan orang yang memiliki gaji UMK dan memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem akan langsung mencoret KPM tersebut sebagai penerima bansos dan KKS miliknya tidak akan terisi saldo.

Demikian penyebab KKS merah putih milik KPM tidak terisi saldo.

Jika terdapat kendala, harap hubungi pendamping sosial di wilayahmu.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTKS
# KPM
# Saldo
# Bansos
# KKS
# Kemensos
# penyebab

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.