YESS! Bansos Rp1.425.000 Cair di Kartu KKS, Usai ‘Rekening Berhasil’ di SIKS-NG Begini Update Terbaru Pencairan PKH dan BPNT

Ilustrasi. Update Terbaru Pencairan PKH dan BPNT
Ilustrasi. Update Terbaru Pencairan PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM - Ada informasi penting dan menggembirakan di awal bulan September bagi para keluarga penerima manfaat.

Beredar kabar bahwa ada bantuan sebesar Rp1.425.000 yang masuk ke rekening KKS, khususnya di Bank Mandiri pada hari ini Rabu 4 September 2024.

Di samping itu ada juga bantuan tunai sebesar Rp400 ribu terpantau disalurkan kepada para KPM. Bantuan apa yang dimaksud?

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Naura Vlog pada Rabu 4 September 2024, memang terpantau ada saldo masuk sebesar Rp1.425.000 di kartu KKS Bank Mandiri dengan keterangan ‘Pengkreditan gaji’.

Baca Juga: YES! 5 Bansos Cair Mulai Hari Ini dan Ada 2 Bantuan Tambahan yang Cair untuk KPM, Apa Saja?

Untuk memastikan apakah saldo yang masuk merupakan bantuan PKH alokasi September-Oktober 2024, maka bisa mengeceknya di aplikasi SIKS-NG.

Setelah ditelusuri memang ada saldo masuk senilai Rp1.425.000 merupakan pencairan untuk bantuan PKH alokasi Juli-Agustus 2024 yang harus tersalurkan.

Jadi bagi KPM PKH maupun BPNT yang merasa saldo bantuannya belum tersalurkan, maka bisa dicek secara berkala rekening kartu KKS masing-masing.

Namun untuk memastikannya bisa bertanya kepada pendamping sosial terlebih dahulu apakah sudah cair atau belum.

Baca Juga: Rejeki Awal Bulan! 2 Surat PT Pos Indonesia Mulai Dibagikan di 41 Wilayah Ini: Bukan PKH dan BPNT tapi Bansos Ini

Saat ini juga banyak pertanyaan terkait dengan pencairan PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia transisi ke kartu KKS merah putih.

Jadi memang di berbagai wilayah Indonesia masih melakukan aktivitas ‘BUREKOL’ atau pembukaan buku rekening.

Terpantau hingga saat ini sudah ada perubahan yang signifikan di aplikasi SIKS-NG, khususnya untuk bantuan BPNT sudah proses BUREKOL dan statusnya ‘REKENING BERHASIL’.

Selanjutnya para KPM penerima BPNT yang sudah berhasil cek rekening hanya tinggal menunggu keterangan SP2D menjadi SPM dan kemudian SI, barulah dana bansos bisa dicairkan.

Jadi kemungkinan besar masih ada tiga tahap ke depan untuk proses pencairan BPNT transisi PT Pos Indonesia ke kartu KKS alokasi Juli, Agustus, September 2024.

Besar kemungkinan bantuan BPNT akan disalurkan terlebih dahulu dengan nominal sebesar Rp600 ribu kepada para KPM yang cair transisi dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS.

Sementara untuk PKH, hingga hari ini masih belum ada informasi lebih lanjut seperti di aplikasi SIKS-NG maupun dari laman Cek Bansos.

Informasi selanjutnya mengenai bantuan sebesar Rp400 ribu yang mulai disalurkan, bantuan yang dimaksud adalah bantuan Atensi YAPI untuk periode bulan Mei-Juni yang masih terus disalurkan hingga saat ini.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# KKS

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.