Nama KPM Sudah Muncul di SIKS-NG, Ini Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Alokasi September Oktober 2024

Pencairan PKH dan BPNT akan segera dimulai dan KPM bisa tersenyum lebar.
Pencairan PKH dan BPNT akan segera dimulai dan KPM bisa tersenyum lebar.

AYOJAKARTA.COM -- Akhirnya di SIKS-NG sudah muncul nama-nama KPM berserta nomor rekening dan jumlah bantuan yang diterima.

Sebantar lagi, pencairan PKH dan BPNT akan segera dimulai dan KPM bisa tersenyum lebar.

Setelah pencairan PKH dan BPNT alokasi Juli-Agustus 2024, kini pemerintah sedang menggodok pencairan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024.

Baca Juga: Info dari Petugas, Ada KPM yang Terima Saldo Rp400 Ribu di KKS, PKH-BPNT September-Oktober 2024 Cair?

Jadwal pencairan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024 pun akan ditentukan pada tanggal-tanggal tertentu.

Bagi KPM yang namanya terdaftar, siap-siap untuk cek KKS nya pada tanggal-tanggal tersebut karena pencairan mungkin sudah dilakukan.

PKH dan BPNT menjadi bansos yang selalu ditunggu pencairannya oleh para KPM.

Uang bantuan yang diterima dapat membantu para KPM untuk membeli sembako dan kebutuhan lainnya.

Baca Juga: Aturan Terbaru Penyaluran Bansos PKH dan BPNT, Pemilik KKS Baru Dapat Saldo Lebih Banyak?

Kini nama-nama KPM sudah muncul di SIKS-NG dan pencairan PKH dan BPNT akan segera dilakukan.

Dikutip dari YouTube DIARY BANSOS pada Kamis, 5 September 2024 nama-nama KPM yang sudah muncul di SIKS-NG adalah KPM PKH peralihan Kantor Pos.

KPM yang sudah menerima KKS dan buku tabungan akhirnya sudah didata dan dinyatakan sah sebahai penerima bansos.

Baca Juga: YES! Sudah “Final Closing” Nama Penerima Bansos PKH BPNT, Bantuan Tersebut Bisa Dicairkan Secepatnya?

Meskipun pencairan diahlikan menjadi lewat KKS, tetap saja KPM tersebut akan menerima bantuan sebanyak 3 bulan sekaligus.

Untuk pencairan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024 sendiri masih dalam proses.

Akan tetapi, kemungkinan pencairan akan dilakukan dengan skema yang sama seperti pencairan di tahap-tahap yang sebelumnya.

Baca Juga: AKHIRNYA! Setelah BPNT ‘SUKSES BUREKOL’ Update SIKS-NG Terbaru PKH Juli-Agustus Sudah ‘Final Closing’, Kapan Mulai Cair?

Apabila demikian, maka PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024 akan cair di akhir bulan September 2024.

Dimana KPM yang memiliki KKS BSI atau KPM di wilayah Provinsi Aceh akan cair duluan kemudian dilanjutkan dengan KKS lainnya.

Akan tetapi, pencairan PKH dan BPNT tidak memiliki jadwal yang pasti karena pencairan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Hasil Cek Saldo Kartu ATM Merah Putih September-Oktober 2024 dan Hasil Cek Status Bantuan PKH BPNT di SIKS-NG Terbaru

Namun, memasuki akhir bulan September 2024 nanti, coba untuk cek rekening KKS nya masing-masing karena ada kemungkinan saldo masuk.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.