Bansos KKS Tertunda, Distribusi Dirapel, Kapan Cair?

Ilustrasi KPM Bansos
Ilustrasi KPM Bansos

AYOJAKARTA.COM - Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mengalami beberapa kendala terutama terkait peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS yang dikelola bank Himbara.

Banyak KPM di berbagai daerah belum menerima bantuan karena distribusi KKS yang belum merata.

Sebagian KPM sudah mendapatkan kartu baru, namun masih ada yang belum cair bantuannya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, kapan bantuan tersebut akan diterima secara penuh?

Info dari Kementerian Sosial melalui Instagram resmi beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa penyaluran bansos sedang dalam tahap peralihan.

Baca Juga: Setelah Pelantikan Presiden Baru, Ada 6 Bantuan Sosial (Bansos) Cair Hari Ini Lewat KKS, dari PT Pos Menyusul

Proses ini memerlukan waktu lebih lama karena jumlah penerima yang banyak dan perubahan sistem dari Pos ke Himbara.

Beberapa daerah seperti Aceh yang menggunakan BSI sebagai penyalur utama sudah lebih dulu mendistribusikan KKS.

Namun, masih banyak daerah lain yang mengalami keterlambatan distribusi.

Di Aceh Utara, sebagian besar KPM sudah menerima KKS baru yang didistribusikan BSI.

Baca Juga: Kabar Baik! Setelah Pelantikan Presiden Prabowo, 4 Bansos Ini akan Segera Cair

Bank ini memiliki jangkauan yang lebih dekat secara geografis sehingga memudahkan proses distribusi.

Sementara itu, bank Himbara lain seperti BRI, BNI dan Mandiri memerlukan waktu lebih lama karena proses pencetakan kartu dilakukan di kantor pusat bank tersebut.

Beberapa laporan dari pendamping sosial di daerah Lampung menunjukkan bahwa meski buku tabungan KKS telah diterima KPM, saldo bantuan belum juga masuk.

Dari laporan BRI, bantuan akan dirapel, namun waktu pencairannya masih belum pasti.

Baca Juga: SELAMAT! KPM Pemilik KIS Bisa Dapat 5 Bansos Secara Tunai dan Non Tunai, Ini Cara Mendapatkannya

Situasi ini menyebabkan banyak KPM bertanya-tanya kapan mereka bisa menerima haknya.

Penyaluran bansos ini terbagi menjadi dua gelombang.

Gelombang pertama dimulai pada Juli, sementara gelombang kedua pada Oktober 2024.

Bagi KPM yang sudah mendapatkan KKS sejak awal, pencairan dilakukan sesuai jadwal.

Baca Juga: 5 Jenis Bansos yang Disalurkan hingga Akhir Oktober 2024, KPM Jenis ini Bisa Memperoleh Nominal Rp1,8 Juta

Namun bagi yang baru menerima KKS terutama mengalami peralihan dari PT Pos, pencairan masih tertunda.

Sementara bansos berupa beras 10 kilogram juga mulai dicairkan pada Oktober 2024.

Bantuan ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM yang terdata sebagai keluarga miskin ekstrem.

Namun, pencairan di beberapa daerah berbeda-beda.

Baca Juga: Setelah Pelantikan Prabowo Subianto, Ini 7 Bansos yang Masih Dicairkan

Di Aceh Utara, pencairan sudah terpantau berjalan lancar sementara di wilayah lain seperti Banyuwangi, beberapa desa masih menunggu giliran.

Bagi KPM yang belum menerima bantuan, diharapkan tetap bersabar dan terus memantau perkembangan informasi dari pihak bank dan Kementerian Sosial.

Distribusi yang tertunda akan dirapel sesuai ketentuan meski waktu pastinya masih belum dapat dipastikan.

Namun, dengan adanya janji dari pihak bank dan pendamping sosial, diharapkan proses ini segera tuntas.

Bantuan sosial ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam masa transisi dan peralihan sistem penyaluran bantuan yang sedang berlangsung.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# Bansos
# KKS

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.