Hati-hati! Jenis KPM Ini Tidak akan Tercatat Lagi sebagai Penerima Bansos PKH di Periode Berjalan, Kamu?

Illustrasi. Penerima bansos PKH
Illustrasi. Penerima bansos PKH

AYOJAKARTA.COM – Meski beberapa jenis bansos reguler seperti PKH dan BPNT saat ini sedang dalam proses penyaluran, sejumlah KPM justru diselimuti kebimbangan.

Salah satu penyebab para KPM bansos baik PKH dan BPNT merasa bimbang adalah belum adanya indikasi atau saldo pencairan bantuan yang diterima.

Terkait dengan masih kosongnya saldo bansos di rekening KPM baik PKH atau BPNT, hal tersebut dapat diakibatkan karena beberapa penyebab.

Baca Juga: PKH Tahap 6 dan BPNT November dan Desember Belum cair? Cek Saldo KKS Anda!

Sebagaimana telah menjadi ketentuan, setiap memasuki periode penyaluran Kemensos bersama sejumlah instansi pemerintah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi.

Bukan hanya bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, pemeriksaan sistem juga untuk menyesuaikan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM.

Disamping belum adanya perubahan status dari lembaga penyalur, penundaan juga dapat disebabkan karena secara otomatis sudah tereliminasi atau terhapus oleh sistem.

Akibatnya, KPM bansos reguler baik PKH atau BPNT tidak lagi tercatat sebagai penerima pada periode penyaluran berjalan.

Untuk memastikan masuk atau tidaknya seseorang sebagai penerima manfaat bansos, berikut adalah daftar penyebabnya.

Baca Juga: KPM Peralihan PT Pos Indonesia ke KKS, Ikut Terkena Imbas Penundaan Penyaluran Bansos?

Penyebab Tidak Terrdaftar Sebagai Penerima Bansos

Penyebab pertama seseorang tidak lagi tercatat sebagai KPM bansos reguler adalah dinyatakan meninggal dunia dan tidak memiliki Nama Penerima Pengganti atau Pewaris.

KPM PKH yang meninggal dunia masih memunginkan untuk menerima bansos pada periode berjalan, apabila masih memiliki Ahli Waris dalam KK dan masuk dalam komponen bantuan.

Penyebab kedua KPM PKH tercoret dari daftar penerima bansos di periode berjalan adalah Pindah Alamat Baru tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan ke pihak terkait.

Untuk memastikan status sebagai penerima bansos tidak terhapus oleh sistem, penting bagi setiap KPM untuk bersikap tertib menyangkut keperluan administrasi.

Adapun penyebab selanjutnya yang membuat seorang tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos PKH adalah tidak memiliki komponen bantuan.

Baca Juga: KPM Peralihan PT Pos Indonesia ke KKS, Ikut Terkena Imbas Penundaan Penyaluran Bansos?

Jenis komponen yang termasuk dalam bansos PKH antara lain Kesehatan seperti Ibu Hamil, Pendidikan semisal anak usia sekolah serta Kesejahteraan Sosial seperti Lansia.

Keluarga pra sejahtera yang memiliki salah satu dari ketiga jenis komponen tersebut, dapat termasuk dalam kategori penerima bansos PKH.

Sedangkan penyebab keempat yang membuat seorang tercoret dari daftar penerima manfaat bansos PKH yaitu Mampu secara ekonomi.

Bansos merupakan program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi keluarga pra sejahtera, sehingga tidak diperuntukkan bagi keluarga dengan ekonomi mampu.

Selain terbaca oleh sistem, masyarakat di lingkungan rumah juga dapat melakukan sanggahan kepada KPM melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan Kemensos.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# kategori
# Bansos

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.